IKPI Usulkan Denda Administrasi Pajak Mengacu Suku Bunga BI

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan sejumlah masukan terhadap Rancangan Peraturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri keuangan) Undang-Undang Cipta Kerja Kaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan.

Khusus untuk Pasal 113 UU Cipta Kerja menyangkut Perubahan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), antara lain terkait dengan suku bunga acuan dalam penetapan tarif bunga terkait sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga, Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan menyampaikan, sebaiknya suku bunga acuan yang digunakan mengacu pada suku bunga yang terpublikasi dan bisa diakses oleh publik dan ditetapkan setiap bulan, misalnya suku bunga dari BI yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.

“Suku bunga acuan sebaiknya tidak menggunakan suku bunga kredit bank, apalagi suku bunga atau yield Obligasi dan Surat Utang Negara, tetapi mengacu pada suku bunga BI,” kata Ruston Tambunan dalam acara sosialisasi UU Cipta Kerja Kaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan yang digelar IKPI secara virtual, Jumat (20/11/2020).

BACA JUGA

Ini Masukan IKPI soal Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Kemudian berhubung tidak terdapat pasal peralihan dalam UU Cipta Kerja, maka demi kepastian hukum dalam penerapan ketentuan sanksi, perlu dipertegas masa transisi pada peraturan pelaksana dengan mengikuti ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya yang berkaitan dengan Pasal 112 UU Cipta Kerja menyangkut perubahan beberapa ketentuan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terkait Pasal 9 ayat (9c) bahwa Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan, menurut Ruston perlu dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan apakah ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean/SPTNP) termasuk dalam pengertian penetapan pajak dimaksud.

Selain menyampaikan masukan, acara sosialisasi UU Cipta Kerja Kaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan yang digelar IKPI ini juga memaparkan berbagai ketentuan terkait perubahan beberapa ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai. Acara sosialisasi ini antara lain menghadirkan Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, dan beberapa pejabat DJP.

“IKPI sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak merasa terpanggil untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Pelaksana yang terkait dengan Kaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan,” kata Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir.

Berita terkait: