Ide Menutup Jakarta Kala Beban Kepadatan Terlalu Berat

Kepadatan memunculkan ragam masalah bagi warga DKI Jakarta . Tawuran menjadi masalah sosial yang kerap menjadi momok. Urusan sepele saja bisa memicu perang besar antar warga. Banyak kerugian dan korban berjatuhan akibat kondisi tersebut. Cap buruk wilayah pun menjadi stigma sehingga sulit mendapat kerja.

Hampir di tiap wilayah terpadat di Jakarta pernah terjadi tawuran. Salah satunya di Kalianyar, Jakarta Barat. Biasanya sekelompok warga memanfaatkan wilayah dekat rel kereta menjadi arena perang. Masalahnya beragam. Lurah Kalianyar Danie Azka Alfarobi, mengakui memang konflik sosial kerap terjadi. Akar masalahnya memang akibat kepadatan penduduk.

“Bukan hanya rawan tawuran. Tidak menutup kemungkinan terjadi konflik sosial lain dan penyebaran narkoba. Karena masalah kepadatan memiliki pangsa besar,” kata Azka kepada Jumat pekan lalu.

Beruntung meskipun padat, Kalianyar memiliki drainase tergolong baik. Jarang sekali terjadi banjir. Lokasinya yang sekitar 5 Km dari kawasan Istana Negara dan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, membuat lokasi itu juga memikat para pedagang maupun pengusaha.

Dalam catatan Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, kasus kejahatan jalanan dari 2018 hingga Februari 2019 berjumlah 141. Paling banyak berasal dari tawuran. Ini tercatat 95 kasus tawuran dalam rentang waktu tersebut terjadi di Jakarta Barat.

Salah satu lokasi lain kerap terjadi tawuran, yakni kawasan Manggarai Selatan. Berada di wilayah Kecamatan Tebet, wilayah ini memang paling padat di wilayah Jakarta Selatan. Wilayah ini masuk dalam Kecamatan Tebet. Luas lahan Manggarai Selatan tercatat luas sebesar 4,50 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 80.961 jiwa. Tingkat kepadatannya 55.289 jiwa/kilometer persegi.

Basyuni, salah warga di sana, mengaku kepadatan penduduk menjadi lahan cukup subur terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sampai wilayah tempatnya tinggal terkenal sebagai tempat arena tawuran antarwarga. Hingga memunculkan stigma buruk. “Sampai pernah warga sini susah kalau mau melamar kerja karena dianggap sering tawuran,” ucap dia.

Bukan hanya tawuran. Banjir juga menjadi bencana rutin di kawasan Manggarai. Berdekatan dengan Kali Ciliwung, membuat mereka harus bersiap mengungsi bila sedang memasuki musim hujan. Kondisi ini juga berlaku untuk wilayah tetangga, yakni Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Kali Ciliwung memang menjadi batas bagi wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Perkampungan dekat aliran sungai itu sampai kini masih sering diterjang banjir. Beragam upaya dilakukan pemerintah pusat dan DKI Jakarta demi mencegah. Pengerukan sungai dan pelebaran pun dilakukan. Meski begitu, upaya tersebut belum terlalu berdampak. Masih terdapat wilayah Jakarta sepanjang aliran Sungai Ciliwung masih tergenang.

infografis kepadatan jakarta

Infografis kepadatan Jakarta ©2021

Kepadatan penduduk memang menjadi sorotan khusus bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Provinsi DKI pada 2019, kepadatan Jakarta mencapai 118 kali lipat dari angka rata-rata nasional. Atau setara dengan 118 kali lipat bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa persegi hasil proyeksi penduduk tahun 2020 dibagi dengan luas daratan Indonesia.

Di mana luas DKI Jakarta sekitar 662,33 kilometer persegi. Jumlah penduduknya hingga tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Termasuk di dalamnya Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 4.380 jiwa. Kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini telah mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan data pada semester I atau Juni 2020, total penduduk di DKI Jakarta sebanyak 11.105.309, untuk luas DKI Jakarta 662.33 kilometer persegi, dengan kepadatan 16,767.03 Jiwa/kilometer persegi.

Gelombang Para Pendatang

Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Alina Balqis, mengatakan untuk sementara penduduk DKI Jakarta per semester II 2020 secara agregat sebanyak 11.196.633 jiwa. Namun, data tersebut hingga kini masih dikumpulkan. Besarnya jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2020 akan diketahui pada Februari 2021 mendatang.

Harus diakui, kata Alina, setiap tahun penduduk WNI DKI Jakarta selalu bertambah. Bahkan penambahan terjadi selama masa pandemi Covid-19. Catatan Pemprov DKI Jakarta, penambahan penduduk periode Januari-Desember 2020 sebanyak 137.689 orang penduduk tetap dan 12.550 penduduk tidak tetap alias non permanen.

permukiman penduduk semi permanen di bantaran sungai ciliwung

Permukiman penduduk semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung ©2020 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Biasanya alasan kedatangan penduduk tetap ke DKI Jakarta dengan 40,05 persen untuk mencari kerja. Lalu disebabkan pindah kerja atau ditempatkan di DKI Jakarta sebesar 6,64 persen. Selain itu juga dikarenakan penyatuan keluarga sebesar 23,95 persen. Selain urusan kerjaan, penambahan penduduk didasari perumahan 10,78 persen. Ada juga alasan mencari pendidikan 1,18 persen, kesehatan 0,13 persen dan lain-lain 17,25 persen.

Sedangkan alasan penduduk non permanen datang ke Jakarta, 61,01 persen karena pendidikan. Disusul kemudian karena kesehatan 33,40 persen, keamanan sebanyak 2,95 persen dan arena mencari pekerjaan sebanyak 2,64 persen. “Dari data ini menunjukkan dikarenakan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Jakarta lebih baik dari daerah asalnya (penduduk non permanen),” ungkap Alina kepada

Terkait masalah kepadatan, menurut Alina, kebijakan Pemprov DKI Jakarta memang tidak ada aturan melarang satu rumah terdiri lebih dari satu KK, kecuali Rusunawa. Sehingga sepanjang diminta warga dan disetujui pemilik rumah maka Disdukcapil memproses pengurusan tersebut. Bahkan diperkirakan ada sekitar 12,45 persen KK di DKI Jakarta tinggal di rumah dan terdapat lebih dari satu KK.

Adapun masalah kepadatan salah satu faktornya lantaran Pemprov DKI memang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk pindah dan berdomisili di wilayah Jakarta. Sehingga Disdukcapil DKI Jakarta tidak dapat menolak pihal yang ingin pindah ke DKI Jakarta sepanjang telah membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan ada jaminan dari yang memiliki rumah di DKI Jakarta.

Meskipun diketahui di kelurahan tujuan sudah sangat padat, kata Alina, hal itu tidak bisa membuat Pemprov DKI menolak. Atas masalah ini, memang tengah dilakukan kajian tentang jumlah penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Tidak menutup kemungkinan ke depan jika hasil kajian menunjukkan lokasi sudah melebihi daya tampung maka diberlakukan kebijakan daerah tertutup.

“Sehingga tidak dimungkinkan menerima kedatangan (warga) dari luar wilayah tersebut, sampai dengan waktu tertentu,” ujar Alina.

Adapun di tingkat kelurahan juga terus melakukan sosialisasi Transmigrasi demi pemerataan penyebaran penduduk. Apalagi ini merupakan program nasional. Di samping itu, diimbau pula bagi para calon pendatang untuk memiliki kemampuan dan keterampilan sebelum hijrah ke Jakarta.

Azka selaku Lura Kalianyar menambahkan, upaya lain untuk menekan angka kepadatan penduduk dengan gencar kampanye Keluarga Bencana (KB). Saat ini di wilayahnya lebih dari 4.000 pasangan produktif, sebanyak 80 persen sudah ikut KB. “Angka ini akan terus ditingkatkan. Tiga tahun lalu angkanya masih di angka 70 persen,” ungkap Azka.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna, meyakini dengan sistim yang berlaku di DKI Jakarta saat ini tidak menutup kemungkinan bakal semakin pada. Adapun urbanisasi terjadi di Jakarta saat ini belum seperti di Thailand, China maupun kota-kota negara maju lainnya.

Seharusnya urbanisasi mampu memberikan kontribusi kepada pertumbuhan PDB. Saat ini di Jakarta hanya berkontribusi sekitar 1,4 persen. Angka itu dirasa sangat kecil. Sedangkan urbanisasi di negara lain bisa menambah PDB sebesar 7-8 persen.

“Mengapa kecil? Karena yang datang itu keterampilan rendah, pendidikannya rendah, pengalamannya terbatas. Ketika tinggal di Jakarta gaji nya pun pasti rendah,” ungkap Yayat kepada

Akibat derasnya pendatang, tidak menutup kemungkinan seseorang sewa rumah kecil yang murah meriah. Sehingga satu rumah bisa 20 orang. Kondisi ini pun akhirnya sangat berdampak di kala pandemi corona. Bagaimana penyebaran virus asal China itu di DKI Jakarta begitu pesat.

Bayangkan saja, kata Yayat, satu rumah memiliki satu kamar mandi tentu dirasa tidak sehat. Belum ditambah lagi dengan kualitas air di Jakarta masih buruk. Kondisi ini bahkan pernah disindir mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Di Jakarta ada dua wajah, wajah Singapura dan wajah Bangladesh,” ujar Yayat mengutip perkataan Jusuf Kalla.

Dalam kondisi ini memang tidak bisa menyalahkan para pejabat daerah. Kepadatan tentu diakibatkan orang yang ingin mencari keberuntungan di Jakarta. Untuk itu disarankan bagi para calon pendatang jangan lagi berpikir bahwa Ibu Kota punya peluang besar untuk mengubah hidup lebih baik.

Dampak dari kepadatan penduduk juga membuat Jakarta tak lagi dilirik investor. Para pengusaha merasa lebih baik beralih ke daerah. Seperti di Cibitung hingga Cikarang. Tingginya upah pekerja di Jakarta salah satu faktornya.

Berita terkait: