Hattrick Mangkir, Djoko Tjandra Malah Minta Sidang PK Digelar Daring

Terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kembali mangkir atau tidak hadir dalam persidangan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/7/2020).

Dengan demikian, Djoko telah tiga kali tidak hadir dalam persidangan. Seperti dua persidangan sebelumnya pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020, Djoko mengaku tidak hadir dalam persidangan hari ini lantaran sedang sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal, dalam persidangan sebelumnya, Majelis Hakim telah mengultimatum kuasa hukum untuk menghadirkan Djoko Tjandra di persidangan.

Alih-alih mematuhi ultimatum hakim, melalui surat yang ditandatanganinya di Kuala Lumpur, Malaysia tertanggal 17 Juli 2020, Djoko justru meminta Majelis Hakim menggelar sidang pemeriksaan atas PK yang diajukannya secara daring. Dalam surat yang dibacakan kuasa hukumnya, Andi Putra Kusuma di ruang persidangan, permintaan itu disampaikan Djoko demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

“Demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, melalui surat ini saya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya melalui persidangan melalui daring atau telekonferensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya hakim dapat mengabulkan permohonan ini,” kata Djoko dalam surat yang dibacakan Andi Putra Kusuma di Ruang Sidang Utama PN Jaksel, Senin (20/7/2020).

Menanggapi permintaan tersebut, Majelis Hakim menegaskan telah memberikan dua kesempatan kepada Djoko Tjandra untuk hadir di persidangan. Apalagi, dalam surat tersebut, Djoko Tjandra mengisyaratkan tidak akan hadir di persidangan. Untuk itu, Ketua Majelis Hakim Nazar Effriadi menyatakan tidak akan memberi toleransi lagi. Meski demikian, Hakim sempat meminta kuasa hukum Djoko Tjandra untuk menyampaikan sikapnya.

“Pada dasarnya, kami meminta beliau untuk hadir dengan segala konsekuensinya untuk dapat memperjuangkan hak-haknya. Jadi saya mohon diberi kesempatan,” kata Andi Putra Kusuma.

Mendengar hal tersebut, Hakim Nazar menegaskan telah dua kali memberi kesempatan kepada Djoko Tjandra untuk hadir, namun kesempatan itu tak dimanfaatkan. Hakim pun memutuskan menunda persidangan hingga Senin (27/7/2020) mendatang dengan agenda mendengar pendapat Jaksa.

“Persidangan ditunda ke tanggal 27 Juli 2020. Jam masih sama jam 10.00 WIB. Hadir tidak perlu dipanggil lagi dan supaya tepat waktu,” kata Hakim Nazar Effriadi.

Djoko buron dan melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan amar putusan yang menerima Peninjauan Kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.
Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Namun, sehari sebelum putusan MA dibacakan pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Setelah lama ‘menghilang’ Djoko kembali membuat geger lantaran menginjakkan kaki di Tanah Air tanpa terdeteksi.
Djoko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Namun, Djoko Tjandra mangkir dalam dua persidangan PK yang diajukannya di PN Jaksel, yakni pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020. Tim kuasa hukum mengklaim Djoko Tjandra sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Atas ketidakhadirannya, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Senin (20/7/2020). Dalam persidangan pada 6 Juli lalu, Majelis Hakim telah mengultimatum kuasa hukum untuk menghadirkan Djoko Tjandra pada persidangan hari ini.

Tak hanya membuat KTP elektronik dan mengajukan PK di PN Jaksel, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski paspornya dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan dan surat bebas covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka. Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali ‘menghilang’ hingga saat ini. 

Berita terkait: