Hakim Bisa Tidak Menerima PK Djoko Tjandra

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dapat memutuskan tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra jika terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali tersebut kembali mangkir atau tidak hadir dalam persidangan Senin (19/7/2020). Hal ini tergantung pada kebijakan Majelis Hakim.

Ini Mengapa Karier Prasetijo Utomo di Polri Berjalan Mulus

Untuk itu, Indriyanto mengatakan, kebijakan untuk menerima atau tidak menerima permohonan PK karena pemohon tidak hadir dalam persidangan dikembalikan kepada tafsir hakim atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana maupun pembaruannya yang diterbitkan MA pada 2018.

“Ini soal tafsir atas SEMA no.1/2012 yaitu menyatakan kehadiran saat permohonan PK diartikan juga sebagai kehadiran Terpidana saat pemeriksaan permohonan PK tersebut. Beleid Hakim melakukan tafsir terhadap Sema tersebut,” katanya.

Diberitakan, Djoko buron dan melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan amar putusan yang menerima Peninjauan Kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Baca juga:  Kasus Djoko Tjandra Picu Konflik Pimpinan DPR dan Komisi III

Namun, sehari sebelum putusan MA dibacakan pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat sewaan dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Setelah lama menghilang Djoko kembali membuat geger lantaran menginjakkan kaki di Indonesia tanpa terdeteksi. Tak hanya membuat KTP elektronik dan mengajukan PK di PN Jaksel, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski paspornya dicabut seminggu kemudian.

Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka. Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali menghilang hingga saat ini.

Berita terkait: