Hadapi Covid-19, Indonesia Butuh Manajemen Keamanan Nasional

Pandemi Covid-19 yang semula mengancam kesehatan, kini telah meluas menjadi ancaman lain. Tidak hanya ekonomi, pandemi Covid-19 juga telah mengancam tatanan sosial, pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.

“Dalam konteks Indonesia, sampai hari ini masih kedodoran dampak covid-19. Antisipasi awalnya masih sangat rendah. Kita masih mengonfrontasikan antara kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi,” kata Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, dalam Webinar PPAD ke-2, “Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Keamanan Nasional”, di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, respons pemerintah yang kurang cepat menghadapi pandemi Covid-19, salah satu penyebab utamanya yaitu tidak dimilikinya grand strategy keamanan nasional (kamnas). Akibatnya, penanganan pandemi yang dilakukan tidak terstruktur dan sistematis, tumpang tindih kebijakan serta output kebijakan yang menimbulkan penolakan dari daerah.

Menurutnya, pandemi Covid-19 baru bisa dihadapi dengan konsep keamanan nasional yang bersifat sistemik, integratif, dan komprehensif. Jika tidak maka akan sulit menghadapi ataupun mengatasi pandemi yang sudah merusak banyak sendi kehidupan masyarakat ini.

BACA JUGA

Pandemi Covid-19 Dikhawatirkan Ganggu Keamanan Nasional

“Konsep Keamanan Nasional bagi bangsa Indonesia, seharusnya dikembangkan berdasarkan pada kehendak konstitusi yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu ‘melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,'” ucapnya.

Menurut Bambang, saat ini manajemen Keamanan Nasional telah absen dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang belakangan ini terjadi. Indonesia tidak memiliki instrumen khusus tentang keamanan nasional.

“Kalaupun ada bersifat sektoral yang kenyataannya sulit diintegrasikan. Ketiadaan instrumen mengakibatkan penilaian terhadap ancaman berbeda antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Tidak heran sampai dengan saat ini juga telah terjadi diskursus fokus penanganan Covid-19 antara prioritas keselamatan dan perlindungan warga negara dengan ekonomi. Sehingga kegaduhan politik yang seharusnya tidak perlu terjadi akibat ketidakjelasan penanganan Covid-19 di Indonesia, malah terus terjadi.

BACA JUGA

Kemkes Kerja Sama Pengadaan Vaksin Terjangkau dengan Unicef

“Semua membuktikan manajemen keamanan nasional telah absen. Ada peluang friksi yang berkaitan dengan ancaman NKRI. Ancaman keamanan nasional nyata, tapi polemik tentang peran TNI dan Polri tentang keamanan tidak pernah dapat dipecahkan secara baik dan terus menimbulkan silang pendapat dan berujung gagalnya RUU Kamnas menjadi UU Kamnas,” ungkapnya.

Ditegaskan Bambang, ada urgensi UU Kamnas yang bersifat sistemik, integratif dan komprehensif pada saat ini. UU Kamnas sangat diperlukan pada saat timbulnya kondisi kedaruratan negara, yakni dengan tujuan untuk meninggikan segenap kekuatan nasional.

“Selain bersifat sektoral, peraturan perundang-undangan tentang Kamnas juga menempatkan masyarakat sipil hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai subyek hukum utama,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia juga dinilainya harus fokus pada penataan ulang Kamnas. Berkaca dari Kamnas di negara lain sudah mencakup keamanan negara dan keamanan manusia, tidak ada konsep Kamnas yang tengah dan berdasarkan nilai fundamental bangsa serta kepentingan nasional.