Gubernur Banten Wahidin berkomitmen perkuat pengawasan

Untuk itu saya berharap kepada bupati/walikota dan segenap jajaran, mari kita punya semangat yang sama menempatkan fungsi pengawasan adalah bagian yang strategis dan penting Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim berkomitmen untuk memperkuat dan menekankan pentingnya sistem pengawasan guna menciptakan pemerintahan Provinsi Banten yang transparan dan akuntabel.

Wahidin Halim menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu misi dari lima misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017–2022, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan komitmen bersama yang menempatkan pengawasan pada prioritas utama sebagai kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan,” kata Wahidin Halim saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Banten Tahun 2020 di di Gedung Negara Provinsi Banten di Serang, Kamis.

Baca juga: Gubernur Banten kembali perpanjang PSBB untuk ketujuh kalinya

“Untuk itu saya berharap kepada bupati/walikota dan segenap jajaran, mari kita punya semangat yang sama menempatkan fungsi pengawasan adalah bagian yang strategis dan penting,” kata Wahidin menambahkan.

Gubernur Banten Wahidin Halim juga menegaskan, Pemprov Banten akan terus meningkatkan kualitas ‘good governance’ dan mempertahankan capaian-capaian positif yang telah diraih, dengan melakukan upaya menerapkan performa yang lebih prima. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas APIP secara terus menerus.

Ia mengatakan, untuk optimalisasi fungsi pengawasan, Pemprov Banten telah melakukan kerja sama dengan BPKP dengan membentuk Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten.

Satgas akuntabilitas keuangan sangat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam implementasi SPIP dan audit atas program strategis dan rawan penyimpangan, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendampingan tata kelola keuangan dan tata kelola BLUD.

“Alhamdulillah kita dapatkan 20 orang tenaga BPKP yang dalam keseharian mendampingi inspektorat kita. Dan saya sangat terbantu sekali dengan sistem yang dibangun BPKP. Tidak hanya audit tetapi review terhadap program dan anggaran. Saya mendapatkan banyak input dari teman-teman BPKP dan inspektorat dalam melakukan pembinaan dan edukasi sehingga aktivitas OPD pun dapat terkontrol dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menyampaikan, tema Rakorwasda Tahun 2020 Provinsi Banten berfokus pada ketahanan pangan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

“BPKP dan APIP di wilayah Banten bersama-sama dan berkolaborasi merumuskan pengawasan program ketahanan pangan, mulai dari penentuan rencana umum pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan, serta monitoring hasil pengawasan,” kata Ernadhi.

Baca juga: Gubernur Banten serap aspirasi pengusaha untuk pulihkan ekonomi
Baca juga: Gubernur Banten: KH Mas Abdurrahman layak jadi pahlawan nasional

Berita terkait: