G-20 Setujui Perpanjangan Keringanan Utang hingga Pertengahan 2021

Kelompok Dua Puluh (G20), yang terdiri atas 20 negara ekonomi terbesar di dunia, telah sepakat untuk memperpanjang inisiatif pelonggaran utang untuk negara-negara miskin hingga pertengahan 2021, ungkap Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Keputusan tersebut diambil pada saat pembahasan jalur keuangan pada Pertemuan Para Menteri Keuangan G20, yang diadakan pada hari Jumat (20 November 2020), menjelang KTT Pemimpin-G20 yang diselenggarakan secara virtual oleh Arab Saudi pada hari Sabtu dan Minggu (21-22 November 2020).

“Dalam diskusi yang didukung oleh lembaga multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia, (kami telah) sepakat untuk memberikan pelonggaran pembayaran utang -awalnya (dikabulkan) hingga akhir tahun ini- (dan) diperpanjang hingga pertengahan 2021, ” kata Sri Mulyani.

“Ini bertujuan agar negara berpenghasilan rendah memiliki ruang fiskal untuk penanganan Covid-19,” katanya dalam jumpa pers online yang berasal dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu malam (21/11/2020), waktu Jakarta.

Debt Service Suspension Initiative (DSSI), menurut rilis media resmi G20, “memungkinkan USD 14 miliar dana disalurkan pada tahun 2020 untuk memperkuat perang melawan pandemi dan dampak sosial-ekonominya”.

Jumlah tersebut berasal dari 46 negara yang disetujui dari 77 negara yang memenuhi syarat yang berpartisipasi dan mendaftar untuk inisiatif tersebut.

“KTT Pemimpin G20 nanti akan menyepakati cara tersebut karena sangat penting untuk mendukung beberapa negara miskin agar memungkinkan mereka membangun ketahanan untuk mengatasi pandemi ini,” kata Sri Mulyani.

“Kami juga telah menyepakati gagasan bahwa itu harus menjadi perlakuan yang adil terhadap utang bagi negara-negara yang bergabung dengan Paris Club, inisiatif kelompok keringanan utang, serta mereka yang berada di luar klub,” tambahnya.

Selain kesepakatan DSSI, pertemuan tersebut juga menyoroti kebijakan ekonomi G20, baik fiskal maupun moneter, serta dana Covid-19 untuk akses yang adil, khususnya bagi negara berkembang.

Berita terkait: