G-20 Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Negara-negara yang tergabung dalam kelompok 20 negara ekonomi maju atau Group of Twenty (G-20) berkomitmen meningkatkan kerja sama dalam menangani dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan perekonomian global menghadapi ketidakpastian tingkat tinggi.

Dalam siaran tertulis pada Jumat (16/10/2020), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral G-20 secara virtual pada 14 Oktober 2020.

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan adalah Response to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, International Taxation, dan Financial Sector Issues.

Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Arab Saudi, dan juga dihadiri perwakilan Bank Dunia, IMF dan Lembaga Internasional lainnya serta negara undangan. Delegasi Republik Indonesia (RI) dalam pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Dalam pertemuan tersebut, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral membahas pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian global. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook terbaru memperkirakan perekonomian global akan tumbuh negatif 4,4 pada tahun 2020.

Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan bertahap, namun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Terkait dengan itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20 menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani dampak pandemi Covid-19 bagi perekonomian.

Komitmen tersebut terutama dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa (extra ordinary policy tools) dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan, dengan secara hati-hati mengelola potensi risiko terhadap penurunan ekonomi.

“Pemulihan ekonomi yang parsial dan tidak merata dapat membawa prospek ekonomi global jauh dari tingkat sebelum pandemi. Negara-negara G20 harus menghindari penarikan stimulus yang terlalu dini, guna mendukung pemulihan berada di jalur yang benar,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Menkeu memaparkan, ketersediaan dan akses atas vaksin sangat penting dalam penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Indonesia berkomitmen untuk menggunakan semua perangkat kebijakan, termasuk melalui policy mix antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam mendukung pemulihan ekonomi.

“Indonesia baru saja mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja guna mendukung investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan,” ungkap Sri Mulyani.

Action Plan

Dalam pertemuan kali ini disahkan pembaruan G-20 Action Plan, yang mencakup prinsip-prinsip dan langkah-langkah nyata atas kebijakan dan komitmen dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Negara-negara G-20 menegaskan kembali pentingnya aksi bersama dalam mendukung R&D, produksi, dan distribusi Covid-19 tools (diagnostik, terapi, dan vaksin) dengan tujuan untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua.

Imunisasi secara luas dipandang sebagai barang publik global (global public good) dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Negara-negara G-20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara-negara berkembang guna meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respon dari sistem kesehatan terhadap pandemi.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 menyepakati perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban utang bagi negara-negara miskin (low income countries) melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI) sampai dengan akhir Juni 2021, guna membantu negara-negara miskin dalam merespon pandemi.

Dalam pertemuan IMF-WB Spring Meeting 2021 mendatang, G-20 akan membahas opsi perpanjangan DSSI untuk enam bulan berikutnya (hingga Desember 2021) apabila perkembangan situasi perekonomian dan keuangan dunia masih membutuhkan fasilitas DSSI.

Berita terkait: