FSGI: Batalkan Jargon Merdeka Belajar dalam Program Kemdikbud

Baru-baru ini PT Sekolah Refleksi Cinta Keluarga (Cikal) menyatakan, meski memegang paten merek Merdeka belajar, mereka mengizinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakannya sebagai jargon kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim. Namun, ada beberapa pihak yang masih skeptis. Sebab, dikhawatirkan, dengan pematenan merek Merdeka Belajar, pendidikan akan berpotensi menjadi komoditas.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengatakan, berdasarkan analisis FSGI, Cikal akan memperoleh keuntungan ketika merek yang telah dipatenkan ini digunakan oleh pemerintah dan pendidikan yang berpotensi menjadi komoditas sehingga mencederai Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar atas pendidikan.

Oleh karena itu, FSGI mendesak Kemdikbud untuk membatalkan penggunaan “Merdeka Belajar” di berbagai Program Kemdikbud dan mencabut SE Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerima Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021 serta Permendikbud No. 22/2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud.

“Kalau seandainya ini tidak dilakukan maka pendidikan Indonesia tersandera oleh PT Sekolah Cikal. Semoga rekomendasi FSGI ini menjadi kesepakatan jangan sampai Merdeka Belajar diperdagangkan oleh PT Cikal,” ujarnya dalam diskusi Sesi I yang diselenggarakan oleh FSGI dengan topik “Merdeka Belajar Program atau Merek Dagang” secara daring di Jakarta, Minggu (19/7/2020) petang.

Ketua Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti, juga menyoroti alasan Founder Sekolah Cikal, Najelaa Shihab, yang mengatakan tidak akan menuntut royalti untuk penggunaan merek Merdeka Belajar dalam kebijakan Nadiem Makarim. Dalam hal ini, Retno mempertanyakan apa maksud PT Sekolah Cikal mendaftarkan Merdeka Belajar sebagai merek jika tidak ingin diperdagangkan.

“Ini didaftarkan oleh sebuah PT. Kalau PT cari untung, maka saya justru melihat ada anak Indonesia yang akan terdampak karena pendidikan akan menjadi mahal. Sebab, apa-apa mau dijadikan merek dagangan,” ujarnya.

Selain itu, Retno mengatakan, saat ini Cikal hanya bersurat kepada Kemdikbud untuk mengizinkan penggunaan merek mereka. Lalu, bagaimana dengan Kementerian Agama (Kemag) yang juga mengelola pendidikan madrasah dan pondok pesantren, serta Dinas Pendidikan yang secara otonomi daerah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)? Tentu tiga kementerian tersebut juga harus membuat perjanjian dengan Cikal.

Berita terkait: