Fokus Pasar : Pengusaha Tambang Batu Bara Dapat Relaksasi Royalti

Terbaru, regulasi mengenai tarif royalti batu bara 0% bagi pengusaha tambang telah resmi diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah/PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam riset harianya, PIlarmas Sekuritas menjelaskan, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam BAB II Pasal 3, dijelaskan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi serta IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, diberikan relaksasi pengenaan royalti sebesar 0%.

“Relaksasi royalti diberikan agar dapat mempermudah pengembangan dalam meningkatkan nilai tambah batu bara,” jelas Pilarmas, Rabu (24/2/2021).

Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, akan menerbitkan regulasi mengenai tarif royalti gasifikasi batu bara 0%. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong program hilirisasi, khususnya pengembangan Dimethyl Ether atau DME.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti ini akan diatur dalam Peraturan Menteri dan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

BACA JUGA

Efisiensi, Bukit Asam Optimistis Kinerja Keuangan Tahun Ini Membaik

Sejauh ini, beleid tersebut tengah disusun di internal Kementerian ESDM untuk membahas teknis aturan, kriteria dan tata cara pemberian insentif agar tidak mengurangi penerimaan negara.

Di sisi lain, Pilarmas melanjutkan, pemerintah juga dikabarkan akan menetapkan harga khusus batu bara untuk penggunaan gasifikasi. Ketentuan itu nantinya akan masuk dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba, dengan skema usulan pengeluaran ditambah margin yang diusulkan sebanyak 15%.

“Nantinya, rumusan formula itu tengah disiapkan dalam bentuk peraturan menteri ESDM,” ujar Pilarmas.

Dalam perjalanan kemandirian energi, program DME dinilai Pilarmas dapat menekan impor atas elpiji di mana DME dapat menjadi substitusi guna memenuhi konsumsi batubara kalori rendah guna mendukung operasional PLTU. Emiten PT Bukit Asam Tbk (PTBA) diharapkan menjadi emiten yang mendapat dampak dari kebijakan tersebut di mana insentif dari pengenaan pajak dapat menurunkan beban pajak perusahaan.

Berita terkait: