Faisal Basri: Tantangan UMKM Tak Melulu Soal Modal

Langkah pemerintah yang berencana membentuk holding UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dinilai tak akan cukup untuk mengatasi masalah di sektor usaha tersebut, baik saat pandemi maupun pasca-pandemi Covid-19.

“Saat ini ada tujuh jenis kesulitan usaha yang dialami UMKM,” kata ekonom senior, Faisal Basri , dalam webinar nasional yang mengusung tema Kajian: Rencana Akuisisi/Holding Perusahaan Sehat dalam kaitan Ekosistem dan Integrasi Data UMKM, Rabu (13/1/2021).

BACA JUGA

Kemdag Optimalkan Peran UMKM Penuhi Kebutuhan Jemaah Haji dan Umrah

Menurut Faisal Basri, berdasarkan data BPS, 29,3 persen pelaku UMKM memandang masalah yang dihadapi masalah utamanya adalah permodalan. Namun, meski begitu tambahnya permodalan bukanlah satu-satunya masalah. UMKM juga mengalami masalah dalam hal pemasaran yaitu 21,1 persen. Kemudian, masalah lainnya yaitu bahan baku 20,7 persen.

“Tak hanya itu, ada masalah juga yang mengalami masalah yang terkait energi sebanyak 9,1 persen. Sebanyak 5,4 persen pelaku UMKM juga mengaku mengalami masalah terkait dengan keterampilan. Lalu, terkait upah sebesar 3,8 persen dan transportasi 2,3 persen,” imbuhnya.

Sementara jika dilihat dari skema holdingisasi, kata Faisal Basri, masalah UMKM yang disasar satu-satunya adalah permodalan. Padahal, UMKM tidak hanya butuh bantuan finansial, tapi juga hal lainnya. Apalagi, permodalan pasti menjadi masalah yang umum dialami pengusaha kecil maupun besar.

“Kalau ditanya pertama kali masalahnya modal memang dalam banyak survei. Memang membutuhkan pembiayaan untuk berinvestasi, tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru, untuk berkembang. Tapi kita juga menyadari bahwa UMKM membutuhkan lebih dari sekadar pembiayaan untuk berkembang. Mereka juga butuh akses informasi, pasar, teknologi untuk menjadi lebih produktif, efisien dan lebih tangguh,” kata Faisal.

BACA JUGA

Pemerintah Targetkan 6,1 Juta Unit UMKM Masuk Platform Digital Setiap Tahun

Selain itu, UMKM juga membutuhkan akses ke sumber daya yang dapat membantu memperkuat kesejahteraan mereka dan akses untuk memperoleh pelatihan. Serta, dukungan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi. Pasalnya, inovasi merupakan kata kunci untuk dapat bertahan pasca pandemi Covid-19. Karena di masa pandemi ini, ketahanan jutaan UMKM diuji, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sehingga, dukungan non-finansial dapat membantu mereka memastikan pemulihan yang kuat.

“Ini pascacovid lagi-lagi isunya bukan keuangan semata. Nah kemudian kita bagaimana mau tidak mau memulai transformasi digital UMKM, ini yang dibutuhkan. Jadi terlalu sederhana membantu UMKM itu dengan membentuk holdingisasi ini,” tegasnya.

Untuk itu, rencana holding terkait urusan UMKM yang terdiri atas tiga perusahaan pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) imbau Faisal perlu dipertimbangkan matang-matang.

“Rencana pemerintah untuk membentuk holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas. Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan atau modal. Padahal, UMKM juga memerlukan akses pasar, inovasi, akses teknologi, dan lainnya,” pungkasnya.

Berita terkait: