Edhy Prabowo Arahkan Stafsus Bantu Perusahaan Dapat Izin Ekspor Benur

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo , disebut memberikan arahan kepada staf khususnya, Safri Muis agar membantu perusahaan tertentu mendapatkan izin ekspor benih lobster atau benur. Hal itu terungkap saat Safri Muis dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPP), Suharjito.

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan pengakuan Safri yang tertuang dalam berita acara pemeriksan (BAP). Dalam BAP itu, Safri menyebut Edhy Prabowo memberikan arahan untuk membantu perizinan perusahaan tertentu.

“Saudara Edy memberi arahan kepada saya untuk membantu perusahaan tertenu agar proses perizinannya segera dilaksanakan,” kata Jaksa KPK saat membacakan BAP Safri di Pengadilan Tipikor Korupsi Jakarta, Rabu (24/2/2021).

“Betul itu?” tanya Jaksa kepada Safri yang duduk di kursi saksi.

Menjawab hal itu, Safri membenarkan adanya arahan Edhy. Namun, dia membantah jika disebut Edhy mengarahkan untuk membantu perusahaan tertentu. Dikatakan, arahan yang disampaikan Edhy berlaku untuk perusahaan secara umum.

“(Perusahaan) secara umum bukan tertentu,” kata Safri.

Jaksa kemudian menanyakan bagaimana pola pemberian arahan dari Edhy Prabowo. Safri menyebut arahan itu diberikan di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, saat itu KKP sedang menerapkan work from home.

“Biasa kalau ada pertemuan di Widya Chandra. Ketemu saya (memberika arahan),” katanya.

BACA JUGA

KPK Periksa Direktur Mitra Jaya Persada Terkait Suap Ekspor Benur Lobster

Jaksa kembali mencecar Safri soal perusahaan tertentu yang tertuang di dalam BAP. Namun, Safri kembali membantah dan menyebut konteks membantu untuk semua perusahaan yang merasa kesulitan mendapatkan perizinan.

“Seingat saya bukan tertentu. Tapi kalau ada memang perusahaan ini, yang menghubungi pak menteri tentang itu (izin) secara umum beliau mengatakan bahwa harus dibantu diproses begitu,” kata Safri.

Dikerahui, Jaksa KPK mendakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Suap dengan total Rp 2,1 miliar yang terdiri atas USD 103 ribu atau sekitar 1,43 miliar (dengan kurs Rp 13.971) dan Rp 706 juta itu diberikan agar PT DPPP mendapat izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Uang suap itu diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo secara bertahap melalui sejumlah pihak, yakni dua staf khusus Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo; Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo; dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI sekaligus Pendiri PT ACK.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.

Berita terkait: