DPRD Siap Kawal Bantuan Uang Pangkal Siswa Tak Lolos PPDB DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan pihaknya siap mengawal rencana bantuan Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai uang pangkal siswa yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Tahun Pelajaran 2020/2021. Zita mengharapkan bantuan tersebut tepat sasaran.

“Wacana bantuan uang pangkal ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu,” kata Zita di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Menurut Zita, memang menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk memperhatikan semua peserta baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Bahkan, kata dia, Pemprov DKI ke depanya, seharusnya tidak hanya membiaya uang pangkal tetapi juga biaya yang lainnya.

“Yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal,” tandasnya.

Zita menilai tidak ada alasan pemerintah DKI tidak bisa menggratiskan biaya sekolah. Di daerah lain, kata dia, pemerintah daerahnya menggratiskan sekolah swasta seperti di Brebes.

“Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT. Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak Covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu,” imbuh dia

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan dana sebesar Rp 247 miliar untuk membiaya uang pangkal para siswa yang tidak lulus seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Dana tersebut akan dialokasi untuk membiaya uang pangkal 126 siswa SD, SMP, dan SMA yang tidak lulus masuk sekolah negeri.

“Sudah kasih semua yang masuk swasta (yang tidak lulus masuk sekolah negeri), sehingga rakyat kita juga merasa tenang, nggak perlu ngurus surat miskin macam-macam,” ujar Anies saat memimpin rapat bantuan tentang biaya sekolah di Youtube Pemprov DKI yang dikutip, Senin (20/7/2020).

Awalnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Catur Laswanto memaparkan bahwa siswa yang gagal masuk sekolah negeri dan layak mendapatkan bantuan uang pangkal karena terdampak Covid-19 sebanyak 85.508 siswa. Total dana yang diperlukan sebesar Rp 171 miliar.

Namun, Anies menilai dampak Covid-19 tidak hanya terkena pada sebagian masyarakat. Karena itu, kata dia, bantuan uang pangkal dari Pemprov diberikan kepada semua siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

“Jadi akhirnya setelah dihitung uangnya kalau hanya sebagian atau 85 ribu siswa, anggarannya Rp 171 miliar dan bila diberikan seluruhnya (126.000 siswa), anggarannya Rp 247 miliar. Kita memilih berikan (uang pangkal) kepada semuanya,” ungkap dia.

Anies mengatakan siswa SD/MI akan mendapatkan bantuan uang pangkal masing-masing Rp 1 juta. Dengan jumlah siswa SD/MI yang tidak lulus PPDB sebanyak 17.859 orang, maka total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 17.859.000.000.

Untuk siswa SMP/MTS, masing-masing akan mendapatkan uang pangkal Rp 1,5 juta. Dengan jumlah siswa SD/MI yang tidak lulus PPDB sebanyak 40.867 orang, maka total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 61.314.000.000.

Sementara siswa SMA/SMK/MA, masing-masing akan mendapatkan uang pangkal Rp 2,5 juta. Dengan jumlah siswa SD/MI yang tidak lulus PPDB sebanyak 67.285 orang, maka total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 168.212.500.000.

Dengan demikian, perkiraan total dana yang dibutuhkan Pemprov DKI untuk membiayai uang pangkal siswa dari jenjang SD hingga SMA sebesar Rp 247.385.500.000.

Terkait sumber dana, Anies mendorong dianggarkan dari Belanja Tak Terduga atau BTT yang terdapat di APBD DKI. Dia pun meminta jajarannya agar segera menggodok skema pembiayaan dan penganggarannya agar segera cair.

“BTT aja. Diarahkan BTT, nanti Pak Inspektur (Michael Rolandi) bantu bicarakan dengan semua bagian compliance , lalu segera mungkin kita keluarkan dan kita umumkan,” tutur Anies.

Berita terkait: