DPRD Minta Disdik DKI Siapkan Basis Data Siswa Penerima Bantuan Uang Pangkal

Anggota Komisi C DPRD DKI S Andyka meminta Pemprov DKI segera menyiapkan basis data penerima bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta. Bantuan uang pangkal itu diberikan kepada siswa terdampak Covid-19 dan tidak lulus PPDB 2020.

Pemprov DKI bisa mengucurkan anggaran dari bantuan tidak terduga (BTT) karena APBD Perubahan baru dibahas sekitar Agustus 2020.

Sebelum dana itu dikucurkan, kata Andyka, dinas terkait seperti Disdik DKI harus menyiapkan basis data calon penerima bantuan uang pangkal siswa yang masuk sekolah swasta tahun ini.

“Ada sekitar 128.000 anak yang akan dibantu uang pangkalnya di sekolah swasta. Ini tidak mudah memang karena database harus jelas,” kata Andyka, Rabu (22/7/2020).

Andyka mempertanyakan apakah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) otomatis mendapatkan biaya uang pangkal atau tidak. Inti dari bantuan itu adalah untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak di Jakarta yang putus sekolah.

“Tujuannya supaya tidak ada yang putus sekolah,” kata politisi Gerindra itu.

Terkait dengan sumber anggaran, Andyka mengatakan, DKI memiliki anggaran untuk merealisasikan bantuan itu. Pemprov DKI bisa mengambil anggaran dari BTT sebelum anggaran perubahan dibahas.

“Bantuan uang pangkal ini harus diverifikasi dan itu bisa dilakukan. Saya berharap yang terdampak langsung dengan Covid-19 jadi prioritas. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat. Dari hitung-hitungan kita anggarannya paling sekitar Rp 280 miliar, DKI memiliki anggaran untuk itu,” katanya.

Asisten Kesra Pemprov DKI Catur Laswanto mengatakan, Dinas Pendidikan mempunyai basis data tersebut.

“Dana bisa melalui APBD Perubahan, karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran,” kata Catur.

Catur menjelaskan, calon siswa yang mendaftar PPDB Jakarta 2020/2021 mencapai 385.664 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 232.653 orang diterima di sekolah negeri dan 126.011 sisanya tidak lolos seleksi.

Dari jumlah peserta didik yang tidak lolos sekolah negeri, 85.508 orang di antaranya termasuk kategori penerima bansos.

Berita terkait: