DKPP Minta Bawaslu Proaktif Tangani Laporan Bapaslon

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota proaktif dalam menangani laporan bakal pasangan calon (Bapaslon) Kepala Daerah. Hal itu perlu untuk mengantisipasi berbagai kecurangan pemilu yang mungkin saja terjadi.

“Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus proaktif menanggapi laporan bakal calon kepala daerah yang mengadakan Pilkada di tahun 2020 caranya dengan memaksimalkan pengawasan dan mengantisipasi berbagai kecurangan pemilu yang mungkin saja terjadi,” ungkap Muhammad dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada adalah pendaftaran Bapaslon Kepala Daerah. Dalam tahap pendaftaran, biasanya akan ada laporan oleh Bapaslon.

BACA JUGA

Ketua KPU: Pilkada 2020 Utamakan Protokol Kesehatan

“Pasca tiga hari biasanya akan banyak laporan, salah satu yang berpotensi banyak laporan adalah pendaftaran. Apalagi kalau misalnya KPU sudah menetapkan pasangan calon. Kami ingatkan, potensi-potensi itu agar diantisipasi. Semoga penetapan calon ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa, tidak ada pelanggaran. Terutama tidak ada pelanggaran kode etik,” tambahnya.

Muhammad juga menuturkan kecuali masalah etik, DKPP sudah menyepakati untuk membagikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik jajaran ad hoc.

“Seharusnya, PPK ke bawah, Panwaslu ke bawah itu kalau ada yang melaporkan melanggar kode etik, tidak lagi diperiksa oleh DKPP. Diperiksa dan diputus oleh KPU Kabupaten/Kota itu supaya lebih cepat dan mereka lebih tahu bagaimana perilaku dan etik jajaran-jajaran yang ada,” tegasnya.

Hal tersebut dikatakan Muhammad menanggapi langkah Bapaslon dari jalur perseorangan Yasir Anshari dan Budi Mateus, untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada Pilkada 2020, tertahan karena dianggap tidak bisa memenuhi jumlah syarat dukungan minimal oleh KPU Ketapang. Putusan KPU Ketapang tertuang dalam surat No. 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020.

BACA JUGA

Meski Separuh Lebih Zona Merah dan Oranye, Satgas Covid-19 Tegaskan Pilkada Tetap Jalan

Hal tersebut terkuak setelah Dewa M Satria, selaku kuasa hukum dari Bapaslon tersebut mengungkap bahwa KPUD Ketapang sengaja menjegal kliennya dengan surat putusan itu. Permasalahannya terjadi pada data dukungan ke aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon).

“Pada saat verifikasi sudah berlangsung, KPU tiba-tiba mengeluarkan surat bahwa data sebelumnya yang sudah memenuhi syarat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ini sangat merugikan pihak kami, oleh karena itu kami meminta agar berita acara No. 119 yang diterbitkan KPU Ketapang mengenai pleno hasil rekapitulasi tersebut kami minta untuk dibatalkan karena didasari oleh sesuatu yang melawan hukum,” tandasnya.

Berita terkait: