DKI Siapkan Uang Pangkal Siswa Tak Lulus PPDB Sebesar Rp 247 Miliar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan dana sebesar Rp 247 miliar untuk membiayai uang pangkal para siswa yang tidak lulus seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021. Dana tersebut akan dialokasi untuk membiaya uang pangkal 126 siswa SD, SMP dan SMA yang tidak lulus masuk sekolah negeri.

“Sudah kasih semua yang masuk swasta (yang tidak lulus masuk sekolah negeri), sehingga rakyat kita juga merasa tenang, nggak perlu ngurus surat miskin macam-macam,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin rapat bantuan tentang biaya sekolah di Youtube Pemprov DKI yang dikutip, Senin (20/7/2020).

Awalnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Catur Laswanto memaparkan bahwa siswa yang gagal masuk sekolah negeri dan layak mendapatkan bantuan uang pangkal karena terdampak Covid-19 sebanyak 85.508 siswa. Total dana yang diperlukan sebesar Rp 171 miliar.

Namun, Anies menilai dampak Covid-19 tidak hanya terkena pada sebagian masyarakat. Karena itu, kata dia, bantuan uang pangkal dari Pemprov diberikan kepada semua siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

“Jadi akhirnya setelah dihitung uangnya kalau hanya sebagian atau 85.000 siswa, anggaranya Rp 171 miliar dan bila diberikan seluruhnya (126 siswa), anggarannya Rp 247 miliar. Kita memilih berikan (uang pangkal) kepada semuanya,” ungkap dia.

Anies mengatakan siswa SD/MI akan mendapatkan bantuan uang pangkal masing-masing Rp 1 juta. Dengan jumlah siswa SD/MI yang tidak lulus PPDB sebanyak 17.859 orang, maka total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 17.859.000.000.

Untuk siswa SMP/MTS, masing-masing akan mendapatkan uang pangkal Rp 1,5 juta. Dengan jumlah siswa SD/MI yang tidak lulus PPDB sebanyak 40.867 orang, maka total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 61.314.000.000.

Sementara siswa SMA/SMK/MA, masing-masing akan mendapatkan uang pangkal Rp 2,5 juta. Dengan jumlah siswa SD/MI yang tidak lulus PPDB sebanyak 67.385 orang, maka total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 168.212.500.000.

Dengan demikian, perkiraan total dana yang dibutuhkan Pemprov DKI untuk membiayai uang pangkal siswa dari jenjang SD hingga SMA sebesar Rp 247.385.500.000.

Terkait sumber dana, Anies mendorong dianggarkan dari Belanja Tak Terduga atau BTT yang terdapat di APBD DKI. Dia pun meminta jajarannya agar segera menggodok skema pembiayaan dan penganggarannya agar segera cair. 

“BTT aja. Diarahkan BTT, nanti Pak Inspektur (Michael Rolandi) bantu bicarakan dengan semua bagian compliance , lalu segera mungkin kita keluarkan dan kita umumkan,” tutur Anies.

Menanggapi permintaan Anies, Kepala Inspektorat Michael Rolandi mengatakan bahwa dana uang pangkal untuk siswa tersebut bisa dianggarkan melalui dua jalur, yakni BTT dan APBD Perubahan 2020. Untuk BTT, kata Michael, bisa masuk melalui bantuan sosial bagi keluarga yang terdampak akibat virus corona termasuk tidak mampu menyekolahkan anaknya di swasta.

“Yang kedua alternatif di sini melalui anggaran perubahan. Nah karena ini sifatnya pemberian bantuan, tentunya identik dengan pemberian KJP. Dia alokasi anggarannya di belanja tidak langsung, hibah, Pak. Kalau masuk dalam komponen hibah pun pastinya akan tersaring lagi siapa yang berhak untuk menerima hibah,” jelas Michael.

Senada dengan Michael, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengatakan BTT dan APBD Perubahan Tahun 2020 bisa menjadi sumber biaya pangkal para siswa tersebut. Jika menggunakan BTT, kata Edi, dasar hukumnya, yakni Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Kegiatan Tertentu yang terkait dengan belanja penanganan Covid-19.

Dalam Permendagri tersebut, kata Edi, disebutkan anggaran BTT diprioritaskan untuk tiga hal, yakni penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Ini disebutkan bahwa jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah, bansos sama bentuk uang dan barang. Kalau merujuk pada Permendagri ini bisa diberikan melalui anggaran BTT karena bisa hibah atau bansos. Ini ada payung hukumnya nanti tinggal dibahas Tim Gugus Tugas,” terang dia.

Terkait opsi pemanfaatan APBD Perubahan Tahun 2020, Edi mengingatkan agar segera dibahas karena pembahasan APBD Perubahan akan dibahas bersama DPRD DKI pada Agustus 2020.

“Karena ketentuannya 30 September sudah harus diparipurnakan dan harus diberikan kepada Mendagri dan dilakukan evaluasi selama 14 hari. Artinya dari sekarang sudah ditentukan Pergub dibahas sehingga pada saatnya nanti dibahas APBDP di DPRD sudah dilengkapi persyaratan tadi (dana biaya pangkal siswa),” pungkas Edi. 

Berita terkait: