Djoko Tjandra Ditulis Jadi Konsultan Bareskrim, Apa Itu?

Kasus Djoko Tjandra membuka “rahasia” di dalam lingkungan Mabes Polri, termasuk Bareskrim. Djoko ditulis berstatus “konsultan” di Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri pada surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Surat jalan Djoko ditandatangani mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, sedangkan surat bebas Covid-19 dibuat oleh dokter berinisial H yang berdinas di Pusdokkes Polri atas perintah Prasetijo. 

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit telah membantah bahwa Djoko adalah konsultan Korwas Bareskrim. Surat itu keluar atas inisiatif Prasetijo dan tanpa izin dari pimpinan Polri.

Baca juga: Diacak-acak Djoko Tjandra, 2 Jenderal Polri Dicopot dari Jabatan 

Apakah konsultan Bareskrim memang ada? Seorang sumber yang mengetahui internal Polri mengaku bahwa “profesi” konsultan memang ada. Namun, label konsultan itu lebih banyak disalahgunakan.

“Kebanyakan malah ‘konsultan’ dipakai untuk menjadi makelar kasus. Jadi di masing-masing fungsi di Polri itu ada ‘konsultan’-nya, termasuk Bareskrim,” katanya di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Salah satu ciri konsultan adalah mereka punya akses masuk dan keluar dengan mobil di halaman Mabes Polri.

“Orang-orang itulah yang disebut ‘konsultan’ dan orangnya ya itu-itu saja. Ada yang kelompoknya si A atau si B. Mereka ini punya kartu identitas ‘konsultan’ untuk tapping  di gate otomatis Mabes Polri. Kartu itu seharusnya berbasis NRP,” tambah sumber itu.

Orang luar yang punya kartu konsultan, lanjutnya, juga menggunakan kartu saktinya untuk menggertak orang-orang sipil apabila kepentingannya terganggu.

Berita terkait: