Disetujui DPR, BKPM Akan Jadi Kementerian Investasi

Rapat paripurna DPR-RI telah menyetujui usulan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menyangkut penyatuan kementerian dan pembentukan kementerian baru. Salah satu yang menjadi usulan Presiden Jokowi adalah pembentukan Kementerian Investasi .

Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) Anggawira mengungkapkan, dengan adanya Kementerian Investasi, nantinya BKPM yang saat ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian akan menjadi Kementerian Investasi.

“Kementerian Investasi itu backbone -nya adalah BKPM. Arah pembentukan Kementerian Investasi memang seperti itu, BKPM akan menjadi kementerian. Namun untuk mekanisme atau proses administratifnya, kita tunggu saja informasi lebih lanjut,” kata Anggawira saat dikonfirmasi , Jumat (9/4/2021).

BACA JUGA

DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi dan Penggabungan Kemdikbud-Ristek

Anggawira yang juga Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menambahkan, pembentukan Kementerian Investasi ini juga merupkan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong adanya kemudahan berusaha dan berinvestasi, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

“Dengan adanya Kementerian Investasi, secara hierarki kelembagaan akan memudahkan Kementerian Investasi berkoordinasi dengan kementerian lain, dan juga memusatkan kegiatan perizinan dan investasi,” ujar Anggawira.

Sebelumnya, Rapat paripurna DPR Jumat (9/4/2021) menyetujui usulan presiden menyangkut penyatuan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

Dua hal yang menjadi usulan presiden itu adalah penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Lalu pembentukan Kementerian Investasi untuk pembentukan investasi dan lapangan pekerjaan.

Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pimpinan sudah menggelar Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Di rapat itu, dibahas mengenai substansi Surat Presiden tersebut.

Berita terkait: