Dipandang Macan Ompong, Ombudsman Perlu Perkuat Mediasi dan Rekonsiliasi

Sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia hingga kini masih dipandang sebelah mata. Pandangan skeptis ini tak lepas dari rendahnya kepatuhan instansi atau lembaga pemerintah terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI (Pansel Ombudsman) Chandra M Hamzah tidak menampik adanya stigma bahwa Ombudsman seperti macan ompong karena rekomendasi yang dikeluarkannya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga banyak yang diabaikan. Karena itu, dia berharap ke depan Ombudsman tidak terpaku untuk mengeluarkan rekomendasi, tetapi lebih menekankan pada upaya mediasi dan rekonsiliasi.

“Kita ingin nanti tujuan akhir dari Ombudsman tidak berhenti di rekomendasi, tetapi juga mediasi, memengaruhi dan rekonsiliasi agar rekomendasi yang dikeluarkan bisa diimplementasikan. Hal ini sebenarnya juga masuk dalam fungsi dan kewenangan Ombudsman,” ujar Chandra yang pernah menjabat wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu, anggota Ombudsman hendaknya memiliki kemampuan memediasi, persuasi, serta determinasi, agar instansi pelayanan publik bisa menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan. “Jadi, kami ingin mencari calon-calon yang punya karakter seperti itu, di samping punya kecakapan dan pengetahuan serta jaringan yang luas,” ucapnya.

Anggota Ombudsman juga perlu untuk selalu menegakkan etika dan menghindari tindakan kontraproduktif demi menjaga objektivitas dan netralitas dalam menangani pengaduan masyarakat. Selain itu, agar masyarakat semakin percaya, Ombudsman juga harus meningkatkan transparansi, termasuk dengan mengungkapkan penghasilan para komisioner.

Chandra mengakui rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum. Begitu juga dengan kewenangannya yang hanya memanggil dan memeriksa pejabat publik, memberi saran kepada presiden, kepala daerah, maupun parlemen. Namun, Ombudsman tetap dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Faktanya, aduan yang dialamatkan ke Ombudsman terus meningkat terutama dalam beberapa tahun terakhir.

Saat masih bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON) pada 2001, hanya ada sekitar 500 pengaduan masyarakat yang masuk. Pada 2013, pengaduan yang diterima Ombudsman meningkat 10 kali lipat dan pada 2017 tercatat 9.446 pengaduan.

“Ini membuktikan masyarakat sangat membutuhkan Ombudsman sebagai saluran pengaduan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik,” ujarnya. 

Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2020 telah membentuk Pansel Calon Anggota Ombudsman RI untuk masa jabatan 2021-2026. Chandra M Hamzah dipilih sebagai ketua, Muhammad Yusuf Ateh menjadi wakil ketua, serta tiga anggota, yakni Juri Ardiantoro, Francisia Saveria Sika Ery Seda, dan Abdul Ghaffar Rozin.

Pansel akan membuka pendaftaran calon anggota Ombudsman pada 27 Juli 2020 dan berakhir 18 Agustus 2020. Pansel akan melakukan seleksi terhadap seluruh pendaftar, yang mencakup seleksi administrasi, seleksi kualitas, profile assessment , dan terakhir wawancara dan tes kesehatan. Pada tahap akhir, pansel akan menyerahkan 18 nama calon kepada presiden.

Berita terkait: