Dibanding Ganjil-Genap, PDIP Dorong DKI Percepatan Penerapan ERP

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mendorong Pemerintah Provinsi DKI mempercepat penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Dibanding kebijakan ganjil genap, Gembong menilai ERP lebih efektif mengendalikan volume kendaraan.

“Kemarin kita bahas di KUA-PPAS ini kita dorong Pemprov ada percepatan ERP supaya ada pilihan bagi warga Jakarta . Transportasinya sudah membaik tapi transportasi masalahnya ini harus dibarengi untuk mengurangi kendaraan pribadi caranya bagaimana ya dengan ERP bukan dengan Gage,” ujar Gembong di DPRD, Kamis (26/11).

Gembong menilai, kebijakan ganjil genap bahkan sebaiknya segera dihentikan. Sebab menurutnya, kebijakan tersebut merugikan masyarakat jika dilihat durasi warga mengendarai kendaraan pribadi.

“Kalau bahasa guyonnya atau bahasa kampungnya masa setahun saya cuma pakai kendaraan saya separuh. Misalnya begitu, makanya itu (ERP) pilihan bagi warga Jakarta, itu penting,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan penerapan ganjil genap belum dapat diterapkan saat pelaksanaan PSBB transisi. Salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan yakni terkait pertambahan kasus positif virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota.

“Belum, belum (berlaku). Karena kasus positif Covid-19 masih fluktuatif ya,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan diskusi tentang pengendalian Covid-19 di Ibu Kota dengan sejumlah pakar. Pembahasan tersebut juga termasuk pelaksanaan ganjil genap.

“Kadis perhubungan berkoordinasi dengan pakar transportasi menyikapi ganjil-genap. Jadi nggak ada kebijakan yang diambil pemprov, pak gubernur sepihak,” jelasnya.

Sebelumya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan bahwa sistem ganjil genap (Gage) belum kembali diberlakukan pada Senin (23/11).

“Besok Senin 23 November 2020 untuk Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil- Genap (GaGe) masih belum diberlakukan,” sebut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Minggu (22/11).

Dalam Kepgub yang ditandatangani oleh Anies pada 6 November 2020 disebutkan PSBB masa transisi dapat diperpanjang selama dua Minggu, yakni 23 November sampai 6 Desember bila tidak ada kenaikan kasus yang signifikan.

Berita terkait: