Dewas KPK Tak Akan Anulir Penghentian Penyidikan BLBI Sjamsul Nursalim

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku pihaknya sudah menerima laporan lembaga antikorupsi soal penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Tumpak memastikan Dewas KPK tidak akan menganulir penerbitan SP3 ini.

“Di dalam ketentuan, pimpinan akan membuat laporan ke (Dewas) KPK itu satu minggu setelah diterbitkan SP3. Kemarin sore baru kami terima,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

BACA JUGA

Kasus Sjamsul Nursalim Perdata, Wajar di SP3

Pimpinan KPK diketahui menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih dengan menerbitkan SP3. Penghentian kasus ini didasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dan kemudian diikuti penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari KPK.

Dengan lepasnya Syafruddin, KPK menyebut tak ada unsur penyelenggara negara yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun tersebut.

BACA JUGA

Praperadilan SP3 Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim, KPK: Kami Sudah Maksimal

Tumpak menyebut pihaknya belum bisa memberikan tanggapan atas penerbitan SP3 itu karena akan mempelajari terlebih dahulu laporan dari pimpinan KPK. Namun, Tumpak menyebut hasil evaluasi Dewas KPK nantinya tidak menganulir keputusan Pimpinan KPK.

“Saya belum bisa berikan tanggapan. Kami akan pelajari, tetapi hasil evaluasi kami tentu tidak akan anulir SP3 itu. Kami bukan pihak yang turut memutuskan SP3, kami hanya terima laporan karena baru kemarin sore, belum ada waktu untuk kami pelajari,” kata Tumpak.

Berita terkait: