Dewan Pers Luncurkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

Guna menyajikan informasi yang adil dan ramah tentang isu disabilitas, Dewan Pers meluncurkan pedoman pemberitaan ramah disabilitas (PPRD).

“PPRD ini akan menjadi pedoman bagi insan pers dalam memproduksi karya jurnalistik tentang isu disabilitas. Selama ini, media massa masih belum menampilkan berita yang adil dan ramah bagi disabilitas,” ungkap wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Dia mengatakan, pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan, dan berprinsip kemanusiaan.

“Sampai saat ini, belum ada media massa di Indonesia yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas. PPRD ini juga merumuskan etika dalam penyajian berita terkait isu disabilitas,” tandas Hendry.

BACA JUGA

Dewan Pers: Intervensi Negara Diperlukan agar Platform Digital Tidak Monopolistik

Dalam butir-butir PPRD tersebut berbunyi antara lain, wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati, tidak melakukan stigma dan stereotip pada penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2020), penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa. Akses berita dari dan untuk penyandang disabilitas hingga saat ini belum terpenuhi. Meskipun dari 2016 sampai 2020 skor perlindungan disabilitas meningkat, peringkat indikator tersebut tetap paling rendah dibanding indikator lain di dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers.

BACA JUGA

Dewan Pers Akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE

Angka-angka tersebut menunjukkan perhatian pers terhadap akses dan juga isu masyarakat penyandang disabilitas ini masih sangat rendah secara nasional, dan terjadi hampir di tiap provinsi.

Jika terjadi pelanggaran terhadap PPRD, Hendry mempersilakan masyarakat melakukan pengaduan ke Dewan Pers melalui situs https://dewanpers.or.id/ . “Dalam situs tersebut kami sediakan formulir pengaduan,” ujarnya.

Praktisi media yang juga Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ninok Leksono berharap media mampu menyuarakan kepentingan disabilitas.

“Dibutuhkan komitmen untuk menyuarakan kepentingan disabilitas, mengingat mereka adalah juga bagian yang memiliki hak yang setara dengan warga lainnya. Semoga di tengah tantangan yang dihadapi media saat ini, mereka tidak lupa memberikan perhatian kepada disabilitas dan menyuarakan kepentingannya,” harap Ninok.

Berita terkait: