Demokrat Dukung Akhyar karena Miliki Komitmen Bangun Kota Medan

Partai Demokrat membenarkan Akhyar Nasution sudah bergabung sebagai kader partai. Demokrat yang berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Akhyar karena mempunyai komitmen kuat dalam membangun Kota Medan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu mengungkapkan, Demokrat sebagai partai terbuka yang berkoalisi dengan PKS mendukung Akhyar Nasution untuk maju sebagai calon wali kota Medan.

“Untuk calon wakil yang akan mendampingi, Demokrat menyerahkan kepada Akhyar mencari dan menentukan calon pendamping dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada),” ujar Burhanuddin Sitepu di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (29/7/2020).

Burhanuddin mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan status Akhyar Nasution sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sebelum bergabung dengan partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Akhyar menyebutkan PDIP sudah memiliki calon.

“Setelah itu, Akhyar mendapat surat tugas untuk mencari pasangan di Pilkada Medan dari DPP dibarengi dengan pemberian kartu tanda anggota partai. Akhyar mempunyai komitmen yang kuat dan mampu membangun Kota Medan,” sebutnya.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat menungkapkan, PDIP mempunyai alasan tidak mengusung Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sebagai calon Wali Kota Medan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), 9 Desember 2020 mendatang.

“Akhyar Nasution tidak diusung karena pernah diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 senilai Rp 4,7 miliar,” tegas Djarot Saiful Hidayat.

Djarot mengatakan, belajar dari korupsi berjemaah oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, yang sampai melebar ke mana-mana. Selain itu, untuk di Medan, mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga terbukti korupsi, yang dikhawatirkan menyeret ke yang lain.

Menurutnya, PDIP tidak mau mengambil risiko besar bila benar terjadi dugaan penyelewengan anggaran MTQ tersebut. Dengan bergabung ke Demokrat, Akhyar mungkin dianggap ingin memperlihatkan citra “katakan tidak pada korupsi”.

Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas atas keputusan Akhyar Nasution, yang merupakan pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan. Akhyar disebut keluar partai karena terbawa nafsu dan ambisi kekuasaan.

“Secara otomatis setelah bergabung dengan Demokrat, PDIP memecat Akhyar Nasution. Akhyar sebagai sosok yang tidak patuh, menzalimi dan mengkhianati partai. Tanpa tedeng aling-aling, PDIP akan memberikan sanksi tegas, yaitu pemecatan” kata Djarot.

Djarot menjelaskan, Akhyar Nasution dianggap sebagai pengkhianat karena dengan begitu mudah pindah partai. Akhyar dinilai begitu mudah melupakan partai yang sudah pernah membesarkan dan mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD dan wakil wali kota Medan.

“Secara otomatis mahkamah partai akan mengusulkan dan melakukan pemecatan terhadap orang bersangkutan. Akhyar sudah terlalu banyak melakukan manuver politik. Untuk ke depannya, dia akan sulit untuk bisa bergabung kembali ke PDIP.

Situasi politik dalam pemilihan pasangan calon wali kota Medan semakin memanas. Bukan hanya Akhyar Nasution, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan, Ade Dermawan, memilih mengundurkan diri sebagai kader.

Ade Dermawan juga mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pengurus Cabang Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Bamusi merupakan organisasi sayap PDIP, yang selalu terlibat dalam memenangkan kader partai besutan Megawati Soekarnoputri.

“Karena sudah tidak sesuai dengan hati dan setelah melakukan Salat Istikharah serta meminta pandangan dari sejumlah ustaz, kami memutuskan mundur dari kepengurusan partai,” ujar Ade Dermawan.

Ade menegaskan, dirinya bersama rekan-rekannya keluar dari partai karena kecewa dengan Pelaksana tugas (Plt) Ketua PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, yang menuding Akhyar Nasution sebagai orang yang berambisi dan haus kekuasaan.

“Akhyar Nasution merupakan kader PDIP yang sangat militan dan bukan tipe pemimpin haus kekuasaan. Sebaliknya, justru PDIP yang meninggalkan Akhyar karena ambisi kekuasaan. Kami kecewa dan akan mendukung Akhyar Nasution,” sebutnya. 

Berita terkait: