Dalam pertemuan ASEAN, Menlu RI soroti penguatan kerja sama dengan AS

Laut yang damai dan stabil hanya akan terjadi jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 Jakarta – Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) , Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti penguatan kerja sama dengan Amerika Serikat menyusul terpilihnya presiden dan wakil presiden AS yang baru.

Joe Biden dan pasangannya, Kamala Harris, memenangi pemilu presiden AS pada akhir pekan lalu setelah melampaui ambang 270 suara elektoral   yang diperlukannya untuk melenggang ke Gedung Putih.

Dengan kemenangan kandidat Partai Demokrat itu, Indonesia dan ASEAN menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kemitraan dengan AS yang berprinsip pada kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan.

Baca juga: AS alokasikan Rp73,7 M perkuat kapasitas anak muda di Asia Tenggara
Baca juga: AS tidak minta negara-negara Asia Tenggara memihak

“Kemitraan yang kita inginkan adalah kemitraan yang memegang teguh prinsip dan nilai multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujar Menlu Retno dalam pengarahan media usai pertemuan AMM, Selasa.

“Indonesia juga berharap Amerika Serikat dapat menjadi kekuatan positif bagi terwujudnya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan […] dan menjadi mitra ASEAN dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik–red),” Retno menambahkan.

Selain mengenai kerja sama dengan AS, Retno kembali menyinggung isu Laut China Selatan (LCS) dan menyampaikan harapan Indonesia agar wilayah perairan yang disengketakan tersebut dapat terus dijaga perdamaian dan stabilitasnya oleh semua pihak.

“Laut yang damai dan stabil hanya akan terjadi jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” kata dia.

Indonesia juga terus memantau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mengenai pasukan penjaga pantai yang tengah dibahas oleh China.

Diumumkan oleh Kongres Rakyat Nasional China pada 4 November lalu, RUU tersebut memicu kekhawatiran beberapa negara karena akan memperbolehkan penjaga pantai China menggunakan senjata di perairan yang dianggap di bawah yurisdiksinya, jika kapal asing melakukan operasi di perairan tersebut.

“Tentu Indonesia menghormati hak setiap negara untuk membuat undang-undang nasionalnya. Namun, Indonesia berharap undang-undang tersebut tidak berdampak negatif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan. Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan China mengenai hal ini,” Retno menegaskan.

Terakhir, dalam pertemuan AMM, Menlu Retno menekankan pentingnya prinsip sentralitas ASEAN dalam kemitraan Indonesia dengan mitra dialog ASEAN, khususnya dalam situasi geopolitik yang sangat dinamis di kawasan.

Baca juga: Indonesia harapkan AS bantu ASEAN bangun ketahanan kesehatan kawasan
Baca juga: KTT ASEAN berlangsung di tengah gesekan AS dan China

Berita terkait: