Curah Hujan Tinggi, Begini Cara Kementerian PUPR Antisipasi Banjir

– Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi becana banjir 2020-2021. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah mengalami curah hujan yang tinggi.

Melihat hal tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah bekerjasama dengan beberapa instansi, termasuk BMKG untuk menyiapkan Informasi Prakiraan Hujan untuk 10 hari ke depan agar dapat mengatur muka air waduk sehingga tersedia tampungan air untuk pengendalian banjir.

“Direktorat Sumber Daya Air berkomitmen untttuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir ,” ujar Ditjen SDA Ir. Jarot Widyoko dalam konferensi persnya yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (16/10/2020).

Menurut Jarot, untuk pengendalian banjir tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan perlu kerjasama dari semua pihak untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasana dalam mengatasi ancaman banjir ditengah curah hujan yang tinggi ini.

Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan, PUPR Terus Bangun Infrastruktur

Jarot mengungkapkan, untuk Ditjen SDA telah menyiapkan program penanggulangan banjir tahun 2020 dengan dana anggaran sebesar Rp. 4,5 triliun telah dialokasikan untuk normalisasi sungai sebesar Rp.2,9 Triliun, pemeliharaan sungai sebesar Rp.0,5 Triliun, drainase sebesar Rp. 0,1 triliun, perkuatan tebing sungai sebesar Rp.0,6 Triliun.

“Selain itu, untuk kolam retensi sebesar Rp 0,2 triliun dan perencanaan teknis sebesar Rp.0,2 Triliun, seperti program pembangunan saluran pengendali banjir KEK Mandalika yang akan selesai di akhir tahun 2020, kemudian pembangunan kolam retensi sungai bendung di Palembang yang sudah siap beroperasi,” ujarnya.

Terkait kesiapan peralatan dan bahan banjiran, lanjut Jarot, tersedia sandbag sebanyak 327.963, geobag sebanyak 15.902, kawat bronjong sebanyak 65.274, sebanyak 102 unit dump truck, 13 unit mobil pick up, 13 unit truck trailer, 138 unit excavator, 49 unit amphibious excavator, 51 unit mobile pump, 60 unit perahu karet, dan 18 unit mesin outboard yang tersedia di seluruh B/BWS, namun jumlah tersebut belum termasuk peralatan dan bahan banjiran yang tersedia di instansi lain pada masing- masing wilayah kerja B/BWS.

Selain itu, Ditjen SDA melakukan penambahan jumlah alat berat seperti 4 buah weedharvester progressnya sudah 100 persen, 14 unit exca standard yang saat ini progressnya telah berjalan sebesar 71 persen target selesai 100 persen di bulan Oktober 2020, 4 unit amph long progressnya sudah sebesar 38 persen dan target selesai Oktober 2020.

Selain itu, 9 unit exca long progressnya sudah sebesar 40 persen dan target selesai Oktober 2020, 6 unit exca mini progressnya sudah sebesar 42 persen dan target selesai Oktober 2020, serta 5 unit amphibius long arm mini, 6 unit pompa banjir, 2 unit alat bor, 2 unit pompa irigasi, 4 unit speed boat, 9 unit MTA, 14.000 kawat bronjong, dan 1000 unit geobag yang akan ditargetkan selesai 100 persen pada November 2020. Dari sisi prasarana, peningkatan yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data monitoring hujan, optimalisasi muka air waduk, dan pengembangan sistem full telemetri sebesar 51,5 miliar.

Baca Juga: Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Tahan Kadis PUPR Lamsel Syahroni

“Ada juga penggunaan dana tanggap darurat sebesar Rp 450 miliar yang dialokasikan di tahun anggaran 2021, sebagian dilaksanakan dengan metode padat karya, tergantung dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Jarot mengungkapkan, kesiapsiagaan lain yang disipakan untuk jangka panjang adalah terciptanya sistem Fast Respond dimana masyarakat dapat melakukan pelaporan terkait kondisi atau pelaporan kejadian banjir yang dapat dikirimkan melalui WA Center maupun penggunaan hastag #Banjir #Kebanjiran di media sosial Twitter.

Pelaporan dari masyarakat akan diterima oleh Pos Pendukung SDA yang kemudian akan diteruskan ke Pos Siaga Banjir di Balai masing-masing yang juga akan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti BNPB, BPBD, dan Pemda untuk melakukan penanganan bersama.

“Maka, dalam menghadapi musim penghujan 2020-2021 ini, kami Direktorat SDA telah siap dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir,” ujar Jarot.

Berdasarkan data BMKG, kondisi La Nina yang mengakibatkan peningkatan curah hujan sebesar 30 persen – 40 persen di beberapa wilayah di Indonesia, dan prakiraan Puncak Musim Hujan dapat kami sampaikan bahwa pulau Sumatera diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober dan November 2020.

Sedangkan untuk Puncak Musim Hujan akan dimulai pada November 2020, untuk pulau Jawa diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober dan November 2020 dan Puncak Musim Hujan mulai pada Februari 2021.

Kalimantan diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober 2020 dan Puncak Musim Hujan mulai pada Desember 2020- Januari 2021, Sulawesi diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan November 2020 dan Puncak Musim Hujan mulai pada Januari-April 2021, Bali Nusra diperkirakan tidak akan mengalami kondisi La Nina dan Puncak Musim Hujannya akan dimulai pada Februari 2021.

Maluku diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober 2020 dan Puncak Musim Hujan mulai pada Januari 2021, dan Papua diperkirakan tidak akan mengalami kondisi La Nina dan Puncak Musim Hujannya akan dimulai pada Desember 2020. Maka, dari hasil prakiraan tersebut beberapa pulau di Indonesia yang harus meningkatkan kesiapsiagaannya adalah pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Adapun kondisi prasarana SDA saat ini, yaitu kondisi waduk yang berjumlah 242 bendungan memiliki total tampungan sebesar 7,2 miliar m3 dan saat ini tampungan tersebut telah terisi 2,8 miliar m3, maka sisa volume tampungan ada sebesar 4,4 miliar m3.

Dari 61 bendungan yang akan dibangun, ada sebanyak 43 bendungan dimanfaatkan untuk mereduksi banjir sebesar 13.458,33 m3/dt. Rincian 43 bendungan tersebut yaitu 9 bendungan Sumatera, 24 bendungan Jawa, 4 bendungan Kalimantan, 9 bendungan Sulawesi, 3 bendungan Bali, 11 bendungan Nusa Tenggara, dan 1 bendungan Maluku. (***)

Berita terkait: