Cegah Covid-19, Pemprov DKI Dorong Perkantoran Tingkatkan Pengawasan Internal

– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja di perkantoran untuk meningkatkan pengawasan internal dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di perkantoran. Pengawasan internal dinilai lebih efektif untuk mengendalikan Covid-19 di perkantoran.

“Jadi, kita minta kerja samanya untuk perkantoran agar segera mengefektifkan gugus tugas internal untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap protokol kesehatan. Kalau tidak, akan sulit mencegah penuluran Covid-19 di perkantoran,” ujar Kapala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Keberadaan Gugus Tugas internal ini sudah diamanatkan oleh Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pergub 51 tersebut dinyatakan bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja.

Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Nomor 1477 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Pada butir pertama SK Disnaker tersebut, menyatakan pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan.

Menurut Andri, jumlah yang terpapar Covid-19 di perkantoran banyak karena lemahnya fungsi gugus tugas ini. Padahal, kata dia, protokol kesehatan sudah ada dan disiapkan. Namun, protokol kesehatan tersebut hanya menjadi formalitas karena tidak adanya pengawasan.

“Sering sekali saya menemukan protokol Covid-19 sudah disiapkan tapi terkadang tidak dijalankan. Kenapa? Itu dia, gugus tugasnya tidak berfungsi dengan baik sehingga akibatnya kluster di perkantoran terjadi,” tandas dia.

Selain minta kerja sama perkantoran untuk mengefektifkan gugus tugas internal, lanjut Andri, pihaknya tetap akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan ketentuan PSBB transisi. Penerapan sanksi, kata dia, tetap dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bandel mulai dari sanksi teguran hingga penutupan sementara.

Bahkan dalam Pergub 51, disebutkan sanksi denda sebesar Rp 25 juta jika kantor tidak membentuk gugus tugas dan menerapkan protokol kesehatan.

“Kita tetap beri peringatan pertama, kedua lalu penutupan sementara. Misalnya melanggar ketentuan 50 persen kapasitas atau tidak menerapkan sistem shift kerja,”tegas dia.

Lebih lanjut, Andri meminta perkantoran tidak perlu takut melaporkan jika ada karyawan atau stafnya terpapar Covid-19. Laporan tersebut, kata dia, agar bisa segera ditindaklanjuti demi menyelamatkan perusahaan, karyawan dan keluarga karyawan dari Covid-19.

“Kepada pekerjanya yang terpapar, dia harus dirumahkan selama 14 hari atau dirawat di rumah sakit yang ditunjuk perusahaan atau ke Wisma Atlet. Nah terhadap rekan-rekan yang berinteraksi juga demikian. Isolasi mandiri selama 14 hari. Selama 3 hari kita lakukan setop operasi, perusahaan tersebut harus rapid test terhadap seluruh pekerja yang ada supaya memastikan pekerja yang aktif kembali bekerja betul-betul dalam keadaan sehat,” pungkas Andri.

Berita terkait: