Calon Petahana Wali Kota Semarang Ingin Samakan Persepsi Aturan KPU

Meminimalisir perbedaan tafsir dalam memahami peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim Hukum pasangan calon petahana Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita (Ita), mendatangi Bawaslu Kota Semarang untuk berkoordinasi, Jumat (16/10/2020).

Diketuai Kairul Anwar, sejumlah nama besar penasihat hukum di Kota Semarang masuk sebagai anggota, di antaranya Sutrisno, Agus Suprihantono, John Richard Latuihamallo, Dwi Nuryanto Ahmad, Fajar Rinawan, Paulus Sirait, Jecki Velani, dan Jucka Rajendra.

BACA JUGA

Dukung Ketahanan Pangan, Walkot Semarang Dorong Urban Farming

Sutrisno, yang merupakan advokat senior di Kota Semarang, menekankan bahwa kedatangan Tim Hukum Hendi – Ita ke Bawaslu Kota Semarang bukan bermaksud untuk berhadap-hadapan. “Hari ini kita ingin duduk bersama untuk nantinya bisa ada persepsi yang sama, terkait aturan, tata cara, dan sebagainya, untuk semua wilayah,” tutur Sutrisno.

“Tujuan kami adalah untuk mengawal pemilu menjadi lebih baik dan lebih indah. Kami tidak ingin ada benturan-benturan, karena di Kota Semarang ini calon tidak ada lawannya,” tegasnya.

Sementara Kairul Anwar selaku ketua tim hukum menyebutkan ada beberapa catatan terkait potensi benturan di lapangan, yang kemudian harus disikapi bersama, termasuk oleh Bawaslu Kota Semarang. “Kemarin sempat terjadi, mas Hendi melalukan edukasi tentang Covid-19 dengan warga melalui virtual box, lalu ada panwascam melarang. Namun salah satu rekan panwascam saat itu mengatakan tidak apa-apa, namun meminta untuk kaos yang bergambar mas Hendi dilepas,” ceritah Khairul.

“Hal tersebut ternyata menjadi sangat sensitif, warga melepas semua bajunya, diputar-putar, dan itu riuh betul. Kalau kemarin tidak bisa dikendalikan, akan ada potensi lain. Maka harapan kami ke depan bisa ada cara yang lebih edukatif, persuasif, dan adem,” tuturnya.

Senada, salah satu anggota Tim Hukum, John Richard Latuihamallo, menuturkan ada persepsi yang tidak sama di tingkat kota dan kecamatan. “Hari ini kita diskusi, nggak usah kaku-kaku, karena saya mendapat informasi ada ketidakseragaman antara di kota dan kecamatan, ini yang bisa menjadi acuan yang mana,” pungkas John.

Dia tidak ingin saling menyalahkan, tetapi hanya minta agar pelaksanaan di lapangan lebih jelas, sehingga ke depan tidak terjadi perbedaan. “Jangan seperti itu lagi, sebab kalau terjadi, kami tim hukum yang disalahkan, karena dianggap paham hukum,” tekannya.

Berita terkait: