Buku Pelajaran Agama Islam Singgung Agama Lain, PGI Kirim Surat ke Menag

– Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilai tidak perlu bersikap berlebihan untuk menanggapi buku pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti kelas VIII (SMP) dan kelas XI (SMA) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2014, yang dinilai telah menyinggung agama lain. PGI menyebut buku pelajaran tersebut telah menjadi perbincangan dalam masyarakat.

Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom mengatakan, dirinya menyayangkan terbitnya buku pelajaran tersebut, namun meminta agar tidak ditanggapi secara berlebihan. Gomar secara khusus telah mengirimkan surat kepada Menteri Agama Gus Yaqut untuk menindaklanjuti isi dari buku tersebut.

“Di tengah upaya kita membangun kerukunan, memang hal-hal seperti pelajaran agama ini menjadi ganjalan serius,” kata Pdt Gomar dalam siaran pers PGI yang dikirimkan kepada Beritasatu, Sabtu (27/2/2021).

Gomar mengakui cukup banyak titik temu dan titik tengkar antara agama Kristen dan Islam. Jika tidak berhati-hati dalam mengelolanya, maka bisa membuyarkan usaha menuju kerukunan tersebut.

Sekum PGI dalam suratnya juga melampirkan kopi berbentuk pdf untuk buku-buku yang menyinggung agama lain tersebut.

“Menteri Agama telah menginstruksikan kepada stafnya untuk segera berkoordinasi dengan Kemdikbud untuk mengkaji materi dari buku-buku ini bila ternyata masih digunakan,” kata Gomar.

Terkait isi buku yang menyinggung tersebut, Gomar mengatakan tidak perlu untuk menanggapinya. “Ini adalah mata pelajaran agama Islam dan tentu saja isinya adalah pemahaman dan ajaran Islam, termasuk mengenai agama Kristen dan Injil,” katanya.

“Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ya, tidak perlu ditanggapi. Tugas kita adalah memberikan informasi otentik tentang ajaran Kristen kepada murid-murid Kristen, bukan menggugat isi pengajaran agama yang lain,” lanjut Gomar.

Gomar sangat berharap pelajaran agama di sekolah lebih mengutamakan pelajaran budi pekerti dan nilai-nilai universal agama. Menurutnya, pelajaran agama yang bersifat dogmatis hanya akan menciptakan segregasi di ruang publik, bahkan bisa memicu permusuhan.

“Itu sebabnya, pendidikan agama dalam bentuk ajaran atau dogma sebaiknya dilakukan di ruang privat (keluarga dan rumah ibadah), tidak di sekolah. Ini menjadi PR Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membenahinya,” kata Gomar.

Gomar menegaskan jika pendidikan seperti yang dijalankan saat ini dimana negara menyusun kurikulum pendidikan dengan memasukkan dogma atau ajaran agama, maka negara artinya ikut berteologi.

“Ini sesuatu yang sangat absurd. Mestinya, cukuplah negara mendasarkan diri pada konstitusi dengan tafsir hukumnya dan tidak memasuki ranah teologi yang memiliki ragam mashab atau denominasi,” tambahnya.

BACA JUGA

Pemerhati: Buku Agama Lebih Baik Dikelola Kemenag

Berita terkait: