BPK Serahkan LHP LKPP Tahun 2019 ke Jokowi

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Agung menuturkan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. Meskipun terdapat tiga Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang belum memperoleh opini WTP, temuan maupun total anggarannya tidak berdampak pada kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan.

BPK dinyatakan telah memberikan opini WTP terhadap 84 LKKL dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Kemudian, dua LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK juga memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat kepada satu LKKL.

 

Is

“Reformasi pengelolaan dana pensiun selanjutnya merupakan bagian penting yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada asuransi Jiwasraya dan ASABRI,” ungkapnya.

Agung kembali mengingatkan opini WTP di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya. Terlebih, kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020 tentunya akan mempersulit perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya.

Baca juga:  Jokowi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Digunakan Secara Bertanggungjawab

Untuk itu, Agung berharap peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing kementerian dan lembaga dapat diintensifkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

APIP di tingkat kementerian/lembaga menangani akuntabilitas tata kelola di entitasnya masing-masing. Sebagai koordinator untuk melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan assurance adalah APIPnya Presiden yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berita terkait: