Bos Harita Group Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Pemilik Harita Group, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/7/2020).

Lim sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014 yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman.

“Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, saksi ASW (Aswad Sulaiman) tidak hadir,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2020).

Ali menyatakan, hingga saat ini, Lim Hariyanto tak menyampaikan keterangan apapun kepada penyidik KPK mengenai alasannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

“(Belum diperoleh informasi (atas ketidakhadirannya)” kata Ali.

Selain Lim, Arif Kurniawan selaku karyawan PT Dua Delapan Resources yang juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama juga mangkir dari pemeriksaan tim penyidik pada hari ini. Ali Fikri memastikan tim penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.

“Keduanya akan dijadwalkan ulang, sesuai kebutuhan penyidik,” ungkap Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi berbeda. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan dan melakukan gelar perkara.

Untuk kasus pertama, Aswad selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014.

Akibatnya keuangan negara ditaksir menderita kerugian sekurangnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Aswad sebagai tersangka kasus dugaan suap izin kuasa pertambangan di lingkungan Pemkab Konawe Utara. Selama periode 2007-2009, Aswad diduga menerima suap senilai Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.