Beroperasi Awal 2021, Program Tapera Mulai Pengalihan Dana dari Bapertarum PNS

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan Program Tapera bisa beroperasi pada awal tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam diskusi virtual bertajuk ’75 Tahun Indonesia Merdeka, Properti Penggerak Perekonomian Nasional,’ Kamis (17/9).

“Rencana awal tahun 2021 Tapera akan beroperasi. Saat ini tengah menunggu pengalihan peserta dan dana eks Taperum dengan ditangani tim likuidasi,” tegas Adi.

Adi menjelaskan, saat ini tengah berlangsung proses pengalihan peserta dan dana dari eks Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) sebanyak 4,1 juta peserta. Semuanya ditangani oleh Tim Likuidasi, termasuk proses aktualisasi (updating), pemadatan, dan verifikasi data peserta Tapera eks Taperum PNS.

“Kami harus memastikan, apakah benar dari total 4,1 juta data ASN tersebut masih aktif, sudah pensiun, atau meninggal. Semua sedang dilakukan proses verifikasinya oleh Tim Likuidasi,” paparnya.

Dikatakan Adi, dari total potensi 4,1 juta peserta Tapera yang ada, terdapat 58.000 orang berpenghasilan Rp4 juta per bulan belum memiliki rumah pertama. Lalu, ada 440.000 orang berpenghasilan sekitar Rp4 juta-Rp6 juta per bulan. Dan terdapat 609.000 orang berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan.

Potensi peserta Tapera tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Besaran Suku Bunga, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit Pemilikan KPR Bersubsidi.

“Namun, data-data ini juga belum dipilih. Apakah para peserta ini memang ingin memanfaatkan KPR, membutuhkan renovasi, sudah punya tanah dan ingin bangun baru. Ini sedang kami usahakan,” tegasnya.

Sedangkan dari sisi pasokan, BP Tapera akan merujuk data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), yang mencakup pengembang dan jumlah unit rumah yang bisa dibangun sesuai kebutuhan. Dengan total potensi dana eks Taperum-PNS yang akan dikelola mencapai Rp9 triliun. [idr]