Bawaslu Jateng Nilai KPU Kurang Transparan soal Data Pemilih

– Pilkada serentak 2020 masuk dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. KPU Jateng mengerahkan sebanyak 44.341 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan coklit dari bahan data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun menilai, KPU kurang transparan dalam memberikan data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model A.KWK.

‘’Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyampaikan permohonan data formulir Model A.KWK ke KPU Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, hingga kini KPU kabupaten/kota tak mau memberikan data tersebut,’’ ujar Anik, Kamis (16/7).

Padahal, KPU dan Bawaslu sama-sama sebagai penyelenggara pilkada 2020. Data pemilih yang dimiliki KPU, kata Anik, sangat penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan. Jajaran pengawas perlu ikut mengecek, memverifikasi dan mengkonformasi data pemilih agar daftar pemilih pilkada 2020 bisa benar-benar berkualitas, akurat dan valid.

‘’Pengawas perlu mengakses formulir model A-KWK untuk tujuan penyelenggaraan pemilihan, bukan untuk tujuan yang lain. Jika masih ada kekeliruan maka Bawaslu akan segera menyampaikan saran perbaikan. Salah satu prinsip penyusunan daftar pemilih transparan. Selain ada prinsip-prinsip lain seperti akurat, mutakhir, dan komprehensif,’’ tegasnya.

Bawaslu Jateng berpendapat, semakin baik data pemilih, maka semakin berkualitas pilkada 2020. Data pemilih dalam formulir A.KWK yang digunakan coklit PPDP merupakan gabungan dari hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Bawaslu Jateng berpendapat, problem data pemilih ada dua yakni di hulu dan hilir. Problem di hulu yakni sumber bahan coklit yaitu Formulir Model A-KWK. ‘’Soal aksesabilitas Formulir A-KWK ini Bawaslu Jawa Tengah menilai jajaran KPU tampaknya kurang transparan,’’ tambahnya.

Meski Bawaslu tak bisa mangakses Formulir Model A-KWK, jajaran Pengawas tetap akan mengawasi secara maksimal. Bawaslu juga akan melakukan audit dalam penyusunan daftar pemilih.

Tahapan penyusunan daftar pemilih, menurut Anik, sangat krusial dan penting. Tahapannya juga sangat panjang. Sebab, daftar pemilih menyangkut hak konstitusional warga negara.

Pada saat yang sama, selama ini dalam pemilu maupun pilkada seringkali ada problem pengelolaan dan manajemen daftar pemilih.

Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 yang disusun Bawaslu juga menunjukan dimensi daftar pemilih termasuk dalam kategori yang sangat rawan.

‘’Dalam situasi normal saja menyusun daftar pemilih sangat berat. Apalagi saat ini ada pandemi Covid-19 maka bisa semakin tak mudah. DPT jangan sampai jadi daftar permasalahan tetap. Ini bukan karena pesimis, tapi kita harus tetap serius menjaga kualitas daftar pemilih,’’ tandasnya.  

 

Berita terkait: