Baru 1 Bulan di 2021, Defisit APBN Tembus Rp 45,7 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sepanjang Januari sebesar Rp 45,7 triliun atau setara 0,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu 0,23%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN pada bulan Januari disebabkan penerimaan negara yang melemah. Tercatat realisasi hanya Rp 100,1 triliun atau turun 4,8% year on year (yoy) jika dibandingkan tahun lalu Rp 105,1 triliun. Penerimaan negara ditopang peningkatan kepabeanan dan cukai imbas kebijakan tarif cukai dan kenaikan ekspor seiring melambungnya harga komoditas. “Pendapatan negara keseluruhan relatif comparable meski komposisi sangat berbeda, sebab penerimaan pajak Januari kontraksi 15,3% yoy atau setara Rp 68,5 triliun. Untuk cukai terjadi lonjakan 175% jadi Rp 12,5 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4,5 triliun,” tuturnya.

Secara rinci, lemahnya penerimaan negara disebabkan minimnya setoran pajak karena dampak Covid-19. Hal ini tercermin dari realisasi pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 2,3 triliun, atau turun 19,8% yoy. Pencapaian PPh migas lebih buruk dibandingkan pajak nonmigas yang terkontraksi 15,2% yoy.

BACA JUGA

Ini Komponen Penyokong Belanja Negara Tumbuh Positif

Turunnya PPh migas karena harga migas lebih rendah dibandingkan Januari 2020, meskipun dibanding sebelum pandemi masih lebih baik. Hal ini mempengaruhi setoran pajak di sektor migas.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 19,1 triliun atau kontraksi 2,9% yoy disebabkan aktivitas ekonomi dan harga minyak belum sepenuhnya pulih.

Hal berbeda justru terjadi pada belanja negara sebesar Rp 145,8 triliun, tumbuh 4,2% yoy. Untuk belanja pemerintah pusat tumbuh 32,4% yoy menjadi Rp 94,7 triliun. Menurutnya pencapaian belanja selama Januari 2021 untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Belanja negara yang positif didorong peningkatan belanja modal dan bantua sosial (bansos) untuk mendukung perlindungan pada masyarakat dan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur. “Paling paling penting dalam APBN 2021 sisi belanja, karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan. Hal ini terlihat dari belanja positif dan growth dibandingkan Januari tahun lalu,” tuturnya.

BACA JUGA

Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Hampir Rp 700 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Selanjutnya untuk belanja kementerian lembaga (K/L) tercatat Rp 48 triliun atau tumbuh 55,6%. Untuk belanja non-K/L tercatat naik 14,8% jadi Rp 46,6 triliun.

Terakhir, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 51,1 triliun, atau kontraksi 25,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian untuk transfer ke daerah terealisasi Rp 50,3 triliun mengalami kontraksi 26% yoy. Sementara dana desa sebesar Rp 800 miliar.

Sementara realisasi pembiayaan sepanjang Januari 2021 sebesar Rp 165,9 triliun tumbuh 140,7% secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 16,5% dari outlook pembiayaan hingga akhir tahun ini yang mencapai Rp 1.006,4 triliun. Menurutnya realisasi pembiayaan anggaran didukung tren positif pasar keuangan serta aliran modal dan investasi langsung.

Berita terkait: