Bantu Pemulihan, Pemerintah Diminta Gelar Rapat di Hotel dan Restoran di Jakarta

Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta optimis industri hotel dan restoran di Jakarta akan bangkit, asalkan Pemerintah melaksanakan kegiatan pertemuan atau rapat di hotel dan restoran di Jakarta.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, mengatakan hotel dan restoran merupakan sub-sektor yang paling terpuruk akibat pandemi dan diprediksi recovery atau pemulihan paling belakang dibanding sektor lain.

“Memperbaiki permintaan atas usaha kita yang saat ini sudah sangat-sangat jauh dari keadaan standar. Kami meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah kalau melakukan kegiatan rapat-rapat pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebaiknya jangan di tempat-tempat lain,” kata Sutrisno dalam konferensi pers rekomendasi Rakerda 2021, Minggu (17/1).

Lanjutnya, saat ini di Jakarta saat ini ada 991 hotel terdiri dari 397 hotel berbintang, 594 hotel non bintang, dan belasan bahkan puluhan ribu restoran yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

Di mana tingkat okupansi rate-nya terus mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir ini, dari sekitar 70 persen menjadi sekitar 56 persen, namun sekarang okupansi rate hotel dan restoran banyak yang di bawah 20 persen.

Oleh karena itu, selain meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pertemuan di hotel dan restoran di Jakarta. BPD PHRI DKI Jakarta juga mengusulkan agar pemerintah membuat program khusus agar turis baik asing maupun domestik bertahan beberapa hari di Jakarta.

“Sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran kita dan mengunjungi berbagai objek wisata,” ujarnya.

Gerakan Kebangkitan

Tidak hanya itu, pihaknya sepakat membangun Gerakan Kebangkitan agar pelaku usaha hotel dan restoran tidak semakin terpuruk dan bisa bangkit pada 2021, agar tidak menimbulkan kerugian yang parah bagi para pemilik.

Serta tidak mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi karyawan, manajemen, termasuk sektor terkait seperti para supplier, dan lain-lain. Karena itu Sutrisno minta agar Pemerintah membantu meringankan beban-beban ekonomi dan beban biaya yang dapat menyebabkan industri collapse.

Seperti Pajak-pajak PB1, pajak korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan-pungutan perpajakan untuk hotel dan restoran/warung kecil mesti dilonggarkan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

Berita terkait: