Banggar DPR: Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi agar Subsidi Tepat Sasaran

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyatakan pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang kebijakan subsidi . Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui kebijakan tersebut sehingga program subsidi bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Anggota Badan DPR dari Fraksi Parta Demokrat Suhardi Duka mengatakan, subsidi merupakan bentuk kehadiran negara terhadap rakyat yang lemah. Semakin banyak subsidi yang diberikan ke rakyat maka wajah pemerintah semakin baik di mata rakyat. Namun dalam pelaksanaan program subsidi sering tidak berjalan optimal. “Saya melihat persoalannya adalah bahwa sasaran yang tidak jelas siapa yang harus menerima atau tidak. Sebab sosialisasinya tidak tuntas, sehingga hampir semua rakyat merasa berhak untuk mendapatkan LPG 3 kg,” ucap Suhardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (7/4/2021).

BACA JUGA

Pemerintah Akan Ubah Skema Subsidi Jadi Berbasis Orang

Bila pemerintah ingin mengubah skema dari subsidi komoditas menjadi subsidi orang, maka kunci keberhasilan pelaksanaan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Suhardi mengatakan dalam penyusunan DTKS sendiri masih terjadi perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurutnya perlu kebijakan khusus pembagian kewenangan atau kriteria dalam menentukan DTKS antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Sehingga subsidi yang cukup banyak ini benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau kita kumpulkan secara menyeluruh sebenarnya (masyarakat miskin) sudah terakomodasi semua dalam subsidi ini,” ucapnya.

BACA JUGA

Membenahi Data, Sudah Tepatkah Sasaran Pupuk Bersubsidi?

Mengenai subsidi pupuk ia mengatakan perlu kajian untuk mengubah dari subsidi komoditas ke orang. Sebab sampai saat ini belum ada jelas mengenai petani yang berhak untuk menerima subsidi. Dalam hal ini perlu kesesuaian data antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, termasuk memperbaiki sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi. “Kita juga belum setujui atau sepakati siapa yang berhak menerima apakah yang memiliki lahan 1 hektar atau sampai dengan 2 hektare. Hal ini juga harus menjadi kajian utama dalam menentukan siapa penerima subsidi pupuk,” ucap Suhardi.

Berita terkait: