Bakamla Harus Lebih Berperan di Zona Delimitasi

– Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya lebih berperan di zona delimitasi. Dengan demikian, Bakamla bersama TNI AL bisa menjadi kunci sukses diplomasi maritim Indonesia.

Hal itu dikatakan pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di sela-sela peresmian Indonesia Maritime Information Centre di kantor Bakamla, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

“Secara internal TNI AL memang perlu mendorong Bakamla untuk lebih berperan di zona delimitasi,” ujar Nuning.

Dikatakan, sesuai hukum laut internasional, memang kapal-kapal Bakamla sebagai Indonesia coast guard lebih berwenang beroperasi di zona delimitasi. Sementara, kata dia, kapal-kapal perang TNI AL beroperasi di wilayah perbatasan laut yang sudah disepakati kedua negara.

Dikatakan Nuning, interoperabilitas TNI AL dan Bakamla merupakan kunci sukses diplomasi maritim Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara itu, terkait pembentukan IMIC, Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia menegaskan, hal itu merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, keberadaan IMIC juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum.

“Pada hakekatnya, maksud dari IMIC ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum melalui dukungan informasi maritim yang valid dan kredibel. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kewaspadaan maritim dan membangun daya tangkal kemaritiman di perairan Indonesia,” ujar Laksdya Aan.

Dijelaskan, output dari IMIC nantinya akan meliputi laporan periodik, baik berupa laporan mingguan, bulanan, dan tahunan, serta publikasi maritim yang kemungkinan akan diperlukan di masa mendatang dan akan terus dikembangkan. Kepala Bakamla juga menegaskan, produk ini terbuka bagi publik sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan lembaga kajian dan media massa dalam dan luar negeri.

Berita terkait: