Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Rampung, Kadin Siap Bantu Promosikan Investasi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Apalagi aturan pelaksana ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu kalangan pengusaha.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya bergerak cepat merampungkan aturan pelaksana ini di awal-awal tahun, sehingga kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk mempromosikan dan memaksimalkan pelaksanaan UU Cipta kerja di tahun ini,” kata Shinta Kamdani kepada Senin (22/2/2021).

BACA JUGA

Kadin: Pemerintah Masih Miliki Pekerjaan Rumah untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Shinta, konsep-konsep besar dalam UU Cipta Kerja sudah diterjemahkan dengan jelas dalam peraturan pelaksana tersebut, sehingga sebagian besarnya sudah bisa dioperasikan atau diimplementasikan di lapangan. Ia berharap para menteri yang masih menerima mandat dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk membuat aturan teknis tingkat menteri agar bisa merespon dan membuat aturan teknis yang dimandatkan dengan cepat dan mengatur proses pelaksanaan di kementerian.

“Kami akan terus membantu mengawal pelaksanaannya, bukan hanya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, tetapi juga untuk membantu promosi-promosi investasi pemerintah dan memberikan asistensi yang dibutuhkan bagi calon-calon investor untuk memanfaatkan UU Cipta Kerja,” kata Shinta yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo).

Melalui kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha tersebut, Shinta berharap upaya ini dapat meningkatkan inbound investasi di Indonesia lebih signifikan lagi, dan pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat.

BACA JUGA

Pengusaha Sambut Baik Pengesahan RUU Cipta Kerja

Secara substansi, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor 15 PP, Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 PP, Investasi 5 PP dan 1 Perpres, Ketenagakerjaan 4 PP, Fasilitas Fiskal 3 PP, Penataan Ruang 3 PP dan 1 Perpres, Lahan dan Hak Atas Tanah 5 PP, Lingkungan Hidup 1 PP, Konstruksi dan Perumahan 5 PP dan 1 Perpres, Kawasan Ekonomi 2 PP, Barang dan Jasa Pemerintah 1 Perpres.

Berita terkait: