Anggota DPR Kritik Penunjukan Luhut untuk Tangani Covid-19, Bukan dari Kemenkes

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS , Netty Prasetiyani Aher, mempertanyakan penunjukan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk fokus menangani Covid-19 di sembilan provinsi. Penunjukan itu menjadi pertanyaan karena berbeda dengan komitmen Presiden Joko Widodo ingin memprioritaskan kesehatan.

“Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9).

Netty menilai, sebaiknya Kementerian Kesehatan yang memimpin penanganan pandemi. Dia heran ketika Kementerian Kesehatan tidak diberikan kewenangan dalam tupoksinya. Seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” ujarnya.

Netty mengatakan, sektor kesehatan masih belum ditangani pemerintah dengan baik. Kasus terus melonjak, dukungan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, alat pelindung diri masih kurang, kapasitas rumah sakit terbatas, ketersediaan alat dan bahan test masih kurang, hingga masalah laboratorium dan pengembangan vaksin.

“Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” ujarnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukan personal penanggung jawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk.

“Saya menunggu greget pemerintah” tutupnya. [lia]