Anggap Pilkada 2020 Horor, GNPF Ulama Sumut Gugat ke Pengadilan Medan

Medan, – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatra Utara menggugat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan, ke Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 16 September 2020. Mereka mendesak agar pilkada ditunda, mengingat pesta demokrasi digelar saat masih pandemik COVID-19.

Mereka menyebut penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemik sangat membahayakan masyarakat terhadap penularan COVID-19. Apalagi, menurut GNPF Ulama Sumut tidak ada yang bisa menjamin protokol kesehatan berjalan efektif selama proses Pilkada.

1. Pilkada 2020 dianggap horor karena kasus COVID-19 di Kota Medan cukup tinggi

Anggap Pilkada 2020 Horor, GNPF Ulama Sumut Gugat ke Pengadilan Medan[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (/Prayugo Utomo)

Ketua Pokja Pilkada GNPF Ulama Sumut Tumpal Panggabean mengatakan, gugatan dilayangkan karena menganggap Pilkada Serentak 2020 horor, karena dilakukan saat kasus COVID-19 di Kota Medan sedang tinggi. Apalagi Medan merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Sumut.

“Apa yang kita lakukan hari ini menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. Ini adalah langkah lanjutan dari sejak tiga bulan yang lalu, Pokja GNPF Ulama Sumut sudah memperhatikan dengan baik bahwa pilkada kali ini adalah pilkada horor,” kata Tumpal.

“Lalu di situasi seperti ini, ada lembaga KPU dan Bawaslu dan stakeholder lainnya sedang melakukan tahapan pilkada, tentu ini sangat membahayakan bagi rakyat Kota Medan khususnya,” kata dia, melanjutkan.

Baca Juga: DPR Sebut Momen Krusial Pilkada yang Berpotensi Picu Klaster Corona

2. Tidak ada yang bisa menjamin protokol kesehatan berjalan efektif selama tahapan Pilkada 2020

Anggap Pilkada 2020 Horor, GNPF Ulama Sumut Gugat ke Pengadilan MedanWarga yang tidak memakai masker menjalani hukuman fisik dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saat razia. (Dok Humas Sumut)

Jika tetap dilaksanakan, kata Tumpal, Pilkada Kota Medan bisa berpotensi memicu peningkatan angka kasus. Apalagi, dia menilai, tak ada yang bisa menjamin pelaksanaan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks

  • Syekh Ali Jaber Ditusuk, UU Perlindungan Tokoh Agama Belum Jelas?
  • Ini Jam Operasional KRL, MRT, LRT, dan TransJakarta saat PSBB
  • Viral Balap Lari Liar Malam Hari, Polisi Ancam Hukuman Pidananya

“Coba anda bayangkan kalau situasi zona merah seperti ini, lalu semua tahapan pilkada berlanjut, apa yang akan terjadi di Kota Medan? Siapa yang bisa menggaransi bahwa semua akan bisa melakukan protokoler dengan baik?” tanya dia.

“Contoh kecil, tidak satu pun calon yang mendaftar di Indonesia ini yang melakukan protokoler dengan baik, termasuk di Kota Medan. Yang ada adalah membawa massa di mana-mana,” Tumpal menegaskan.

Dia mengatakan pelaksanaan pilkada bisa digelar jika Kota Medan masuk dalam kategori zona hijau, dan jika angka kasus bisa dikendalikan dengan baik.

“Kalau itu sudah zona hijau silakan lakukan pilkada, kita tidak keberatan, kita tidak menolak pilkada. Tapi ketika zona merah, maka kita meminta kepada stakeholder terkait, pemerintah, KPU, Bawaslu untuk menunda Pilkada Kota Medan sampai betul-betul aman,” kata Tumpal.

3. Gugatan dilakukan dengan prosedur class action

Anggap Pilkada 2020 Horor, GNPF Ulama Sumut Gugat ke Pengadilan MedanPasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Syafril Nursal, mendaftar ke KPUD Jambi untuk mendaftar pencalonan Pilgub Jambi dengan mengenakan pakaian adat Jambi, di Jambi, Minggu, 6 September 2020. (ANTARA/HO)

Di tempat yang sama, Koordinator tim advokasi hukum GNPF Ulama Sumut Raja M Harahap menyebut, gugatan ini diajukan 10 warga yang lahir dan besar di Kota Medan.

“Gugatan ini dilakukan berdasarkan prosedural class action . Sehingga kepentingan penggugat sudah mewakili hak-hak masyarakat lainnya,” kata dia.

Raja mengatakan pihaknya akan menyurati lembaga terkait agar permohonan ini dikabulkan. Gugatan ini sebagai bentuk keterbukaan publik.

“Justru, dengan adanya gugatan ini seharusnya lembaga yang kami gugat itu berterima kasih kepada penggugat ini. Kenapa? Dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap pilkada ini, membuka ruang keterbukaan publik berdasarkan untuk hak-hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata dia.

Baca Juga: Calon Tunggal di Pilkada Kecil Kemungkinan Dapat Penantang