Anak Usaha Adhi Karya Lakukan Perjanjian Pembiayaan Proyek Jalintim

Entitas anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yaitu PT JAA melakukan perjanjian pembiayaan ( financial close) terkait proyek pembangunan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera, tepatnya di Palembang sepanjang 29,87 kilometer.

Sekretaris perusahaan Adhi Karya Parwanto Noegroho menjelaskan, proyek pembangunan jalan tersebut terbagi menjadi enam ruas dan rentang waktu konsesi selama 15 tahun, di mana 3 tahun masa konstruksi mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 dan 12 tahun masa pembayaran dari Pemerintah mulai tahun 2024 sampai tahun 2035.

Untuk diketahui, ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno – Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga akan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

“Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) memilih menggunakan skema availability payment (AP),” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/2/2021).

Parwanto menjelaskan, skema AP sendiri merupakan pembayaran langsung dari Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam hal pengadaan infrastruktur yang merupakan kontrak kerja sama jangka panjang dan tidak terikat pada pendapatan layanan. Pihaknya menyebut skema ini baru dilakukan pertama kali di Indonesia.

Kemudian, guna menyelaraskan pola pembiayaan proyek Jalintim Palembang ini, ADHI berkolaborasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), menghasilkan skema Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).

BACA JUGA

Kinerja Saham BUMN Karya Masih Prospektif

Berdasarkan arsip Investor Daily , kolaborasi tersebut menjadi kali pertama bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 644,76 miliar. Secara rinci, BSI berperan sebagai Mandated Lead Arranger , Agen Fasilitas, Agen Jaminan, dan Agen Escrow.

Lebih lanjut, pembiayaan sindikasi di Jalintim ini disalurkan BSI bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah kepada PT Jalintim Adhi Abipraya. Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi BSI sebesar Rp 248 miliar.

Sedangkan porsi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp 248 miliar dan Rp 148,76 miliar dengan tenor 10 tahun.

“Skema IMBT dipilih agar lebih meringankan beban leverage ADHI, dibandingkan pola pembiayaan konvensional. Kedepanya perseroan akan terus mencari peluang kerjasama yang serupa,” pungkasnya.

Selain proyek ini, Adhi Karya juga diketahui memenangkan Tender Proyek Preservasi Jalan Lintas Non Tol yang kedua di Provinsi Riau. Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Riau ini sepanjang 43 kilometer dengan nilai investasi proyek sebesar Rp 525 Miliar.

Sebelumnya, hingga Januari 2021, induk usaha yakni Adhi Karya mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 1,1 triliun pada Januari 2021, melonjak 175% dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 400 miliar.

Tahun ini, perseroan menargetkan perolehan kontrak baru bertumbuh 20% dari proyeksi tahun sebelumnya Rp 19,7 triliun. Pertumbuhan ini diproyeksikan disumbang oleh carry over kontrak dari tahun 2020 ke tahun 2021 mencapai Rp 34,9 triliun. Dengan carry over ini, nilai total order book sampai Januari 2021 mencapai Rp 36 triliun.

Berita terkait: