Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Jadi Korban Penegakan Hukum yang Cacat

Saksi ahli yang dihadirkan Forum Nasabah Wanaartha (Forsawa) Bersatu Heru Susetyo mengatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha). Pemegang polis telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang tidak adil dan cacat.

Hari Selasa 6 April 2021, Forsawa Bersatu dengan Kuasa Hukum Nixon Sipahutar SH MBA sebagai Pemohon dalam Sidang Keberatan 02/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020/PN.Jkt.Pst kembali menghadirkan Heru Susetyo, seorang associate professor di bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sidang Keberatan hari ini merupakan rangkaian dari sidang-sidang keberatan sebelumnya yang telah menghadirkan Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo SE., MM dan juga Saksi Fakta Joseph Reinhard sebagai Sales Agency Director PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha).

“Keberatan adalah hak dan sekaligus upaya hukum dari Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/ perampasan. Sehingga wajar dalam kasus ini Pemegang Polis Wanaartha termasuk di dalam kategori Pihak Ketiga yang Beritikad Baik,” kata Heru Susetyo.

BACA JUGA

Saksi Fakta: Penyitaan Dana Nasabah Wanaartha Merugikan Pemegang Polis

Mengutip Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999), Heru Susetyo menambahkan, “Apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik dijatuhkan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan”.

Sebagaimana diketahui, dana pemegang polis Wanaartha saat ini turut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dikarenakan disinyalir dana tersebut merupakan milik Benny Tjokrosaputo. Namun juga diketahui Wanaartha sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan saja sebagai saksi.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Heru menyampaikan, “Telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang unfair dan flawed ( criminal justice system ), pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan. Hal ini terbukti di mana pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan pula sebagai nominee sesuai dengan berkas perkara, sehingga tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan. Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai Pihak Ketiga dan telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban”.

“Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum” tegasnya.

BACA JUGA

Ahli: Penyitaan Dana Nasabah Wanaartha Tidak Sah, Harus Dikembalikan

Heru juga menguatkan pendapat dari Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo yang di persidangan sebelumnya menyatakan, penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dilakukan oleh OJK IKNB sebagai institusi yang menaungi industri keuangan asuransi.”

“Saya juga sangat menyayangkan dampak yang terjadi bagi para pemegang polis Wanaartha yang turut terbawa-bawa dalam kasus ini, seharusnya dana premi yang ada di dalam Perusahaan Asuransi seperti Wanaartha tidak bisa disita, kendati pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi, tidak serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik Wanaartha dan bisa disita, di dalam Laporan Keuangan itu jelas tercatat sebagai premi,” kata Heru.

Bilamana perusahaan asuransi bersalah, seharusnya yang diberikan adalah sanksi ataupun penalty dari OJK IKNB sebagai Lembaga yang berwenang dan mengawasi perusahaan asuransi. Adapun hingga saat ini OJK belum mengenakan saksi ataupun penalti kepada Wanaartha.

Saksi Ahli Irvan Rahardjo juga menyampaikan pendapatnya dalam persidangan lalu, “Proses Penyitaan yang telah terjadi tidak sah dikarenakan tidak dilakukan oleh pihak yang seharusnya dan harus dikembalikan segera untuk kepentingan pemegang polis dan bagi kesehatan perusahaan asuransi serta bagi kelangsungan dunia perasuransian di Indonesia karena terdapat dampak sistemik akibat dari penyitaan yang dilakukan ini”.

Parulian Sipahutar selaku Ketua Forsawa Bersatu menyatakan, “Kami berharap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, Hakim dapat melihat bahwa kami selaku Pemegang Polis sangat dirugikan. Sudah lebih dari 1 tahun kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Wanaartha, sejak Maret 2020 setiap bulannya kami hanya menerima surat dari Wanaartha menjelaskan bahwa Wanaartha tidak bisa membayar karena disita dan sedang berupaya hukum.”

“Sementara kami Pemegang Polis yang mempercayakan dana hari tua kami di asuransi yang dilindungi dan diawasi OJK menderita dan kesulitan. Tidak adil rasanya, besar harapan kami Majelis Hakim yang dimuliakan mengerti penderitaan kami dan mengembalikan dana nasabah kepada kami. Kami sebagai pihak ketiga tidak tahu menahu akan kasus yang terjadi di belakang ini, secuil pun kami tidak tahu dan tidak terlibat, tapi mengapa kami harus menderita? Uang yang kami setorkan sebagai premi merupakan uang yang sah dan halal milik Pemegang Polis, bilamana kemudian disinyalir digunakan untuk tindakan yang melawan hukum, apakah berarti kami yang tidak tahu menahu ini harus menanggung hukuman tersebut? Bahkan mungkin saja dirampas untuk Negara, kita bisa melihat kasus First Travel yang terjadi di mana banyak calon Jemaah haji yang sudah menyetorkan dananya namun akhirnya dananya dirampas negara. Keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat kecil”.

Parulian menambahkan, “Kami percaya sebagai warga negara Indonesia kami dilindungi oleh Peraturan perundangan bagian dari Hak Sipil dan Hak kami untuk mendapatkan kepastian hukum, kami sudah bersurat kepada Ombudsman dan Presiden RI, tanggapan Ombudsman cukup membuat kami berharap dikarenakan Ombudsman mengerti akan penderitaan kami.”

“Dalam surat Ombudsman No. B/203/LM.04II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Ombudsman menyatakan telah terjadi dampak sistemik dari penyitaan rekening efek Wanaartha yang di dalamnya ada terdapat dana Nasabah Pemegang Polis. Penyitaan ini mengakibatkan Asuransi Wanaartha mengalami gagal bayar. Sayangnya para Nasabah Pemegang Polis tidak diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Agung, mengingat Nasabah tidak memiliki hubungan langsung dengan SID milik Wanaartha. Oleh karenanya Ombudsman menyarankan agar dilakukan verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan rekening sub efek yang tidak terkait dengan Jiwasraya. Perlu dilakukan perlindungan kepada Nasabah-nasabah yang telah menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Jiwasraya”.

Berita terkait: