Ahli Pembangun Integritas di Indonesia Masih Minim

Ahli pembangun integritas atau certified integrity officer di Indonesia masih sangat minim. Padahal, dalam perhelatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 2017, Menteri Tenaga Kerja saat itu Hanif Dhakiri menandatangani Surat Keputusan Menteri Ketenegakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Ahli Pembangun Integritas (SKKNI API) yang merupakan salah satu dari 10 rekomendasi International Business Integrity Conference (IBIC).

Dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, perusahaan wajib menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi, salah satunya dengan memiliki ahli pembangun integritas ( certified integrity officer ).

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, hingga saat ini baru sekitar 50 hingga 60 ahli pembangun integritas bersertifikat. Padahal, kata Pahala, idealnya setiap perusahaan memiliki paling tidak seorang ahli pembangun integritas.

“Pada praktiknya sudah dua tahun ini, baru sekitar 60 orang dari beberapa perusahaan,” kata Pahala dalam webinar bertema “Understanding How to Prevent Corruption in New Reality” yang disiarkan Beritasatu TV , Rabu (15/7/2020).

Pahala mengatakan, ahli pembangun integritas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta. Setidaknya, ahli tersebut dapat menjadi narasumber untuk dimintai pendapat oleh pengambil kebijakan di perusahaan terkait batasan-batasan tindak pidana korupsi.

“Diharapkan semakin banyak orang yang paham mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pencegahan suap di perusahaan masing-masing,” katanya.

Menurutnya, perusahaan tak perlu menyiapkan posisi baru bagi ahli pembangun integritas. Satuan Pengawas Internal (SPI) atau internal audit dapat diajukan untuk mengikuti uji kompetensi sebagai ahli pembangun integritas. “Perusahaan-perusahaan swasta boleh datang mengirim orangnya supaya bisa diuji kompetensi dan kalau lulus dia dapat sertifikat sebagai ahli pembangun integritas,” kata Pahala.

Selain ahli pembangun integritas, Pahala memaparkan, berbagai upaya yang dilakukan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi di sektor swasta. Dikatakan, KPK telah meluncurkan panduan pencegahan korupsi (Cek) yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi internal perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Selain itu, KPK juga saat ini sedang berupaya membangun Komite Advokasi Nasional dan Daerah yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi stakeholder di ddaerah atau pusat untuk memecahkan hambatan yang dihadapi dunia usaha dan berpotensi terjadinya praktik korupsi.

Namun, Pahala mengungkapkan, pembentukan Komite Advokasi tidak berjalan maksimal terutama di daerah lantaran pada prakteknya hanya mengejar surat keputusan kepala daerah. Padahal, kata Pahala, Komite Advokasi bukanlah wadah yang masuk dalam struktural pemerintah daerah. Selain itu, terdapat juga Komite Advokasi yang tak dapat membeberkan secara gamblang hambatan yang dihadapi.

“Tetapi, ada beberapa sektor yang berjalan baik, misalnya di perumahan, kesehatan, dan lainnya,” katanya.