Agus Rahardjo Cs Harap MK Kabulkan Uji Formil UU KPK

Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV atau periode 2015-2019 berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Ketiga mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif diketahui mengajukan uji formil UU KPK hasil revisi bersama sejumlah tokoh antikorupsi lainnya, termasuk pimpinan KPK Jilid I Erry Riyana Hardjapamekas dan pimpinan KPK Jilid II, M. Jasin.

Syarif berharap sembilan hakim konstitusi mendengarkan hati nurani dalam memutuskan permohonan yang diajukannya. Syarif berharap MK dapar mengabulkan permohonan uji formil ini berdasarkan bukti-bukti pelanggaran syarat formil proses pembentukan UU KPK yang telah disampaikan pihaknya di persidangan.

“Kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia saya berharap mendengarkan hati nurani, mendengarkan pendapat masyarakat yang banyak dan tentunya melihat bukti-bukti yang telah kita sampaikan ke pengadilan,” Syarif dalam webinar “Refleksi Satu Tahun Pengundangan UU KPK Baru: Menakar Putusan Akhir Uji Materi UU KPK”, Sabtu (17/10/2020).

BACA JUGA

KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena “Sunatan Massal” Koruptor Lewat PK

Dikatakan Syarif, dikabulkannya permohonan uji formil tersebut tidak hanya membawa kebaikan bagi lembaga KPK. Lebih dari itu, dikabulkannya gugatan ini diyakini akan membawa dampak positif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia yang tentunya membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.

“Kita sangat berharap adalah keputusan yang adil demi kejayaan bangsa ini dan demi rakyat Indonesia yang baik di masa yang akan datang,” kata Syarif.

Syarif membeberkan berbagai pelanggaran syarat formil yang terjadi dalam proses revisi UU KPK bermasalah. Beberapa di antaranya, tidak ada naskah akademis, dan tidak kuorumnya Paripurna DPR saat mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019. Selain itu, revisi UU KPK juga sangat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat, termasuk KPK sebagai pemangku kepentingan dan pihak yang paling berkaitan dengan UU tersebut.

Syarif menuturkan, berbagai upaya yang dilakukan KPK untuk menyampaikan aspirasi tak digubris Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna H Laoly. Bahkan, KPK tak pernah mendapat daftar inventaris masalah dan draf UU secara resmi.

“Jadi betul-betul prosesnya sangat sangat sangat tertutup karena KPK sendiri tidak mengetahui pasal mana yang diubah yang kami ketahui hanya berdasarkan informasi media massa,” katanya.

BACA JUGA

ICW Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU Tipikor

Dalam kesempatan ini, Syarif menyampaikan sejumlah pesan kepada pegawai, pejabat hingga pimpinan KPK. Syarif meminta seluruh insan KPK tetap menjaga dan menjalankan nilai-nilai integritas serta kode etik yang selama ini dipegang teguh, terutama independensi dan kesederhanaan. Syarif juga meminta seluruh insan KPK tidak pernah lupa memenuhi kepercayaan masyarakat dengan terus memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Oleh karena itu saya sangat berharap kepada seluruh pimpinan KPK yang sekarang pejabat struktural dan kepada seluruh pegawai KPK yang sedang berjuang memberantas korupsi selalu jangan pernah lupa bahwa KPK itu dulu menjadi tumpuan harapan masyarakat dan salah satu cara untuk menunjukkannya adalah dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan semoga saja KPK ke depan benar-benar selalu mengingat bahwa kpk itu adalah lembaga yang independen dan kesederhanaan adalah salah satu ciri utamanya,” harapnya.

Berita terkait: