Agar Program Hutan Lestari Berhasil, Peran Sentral Perempuan Harus Makin Didorong

Kalangan perempuan diharapkan terus meningkatkan peran dalam mendorong upaya melestarikan hutan. Upaya itu tidak hanya di lapangan, tetapi juga pada pengambilan keputusan, dan mendorong konsumsi produk hasil hutan yang telah tersertifikasi.

Hal itu mengerucut dalam web seminar (webinar) dengan tema ‘Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Tengah Pandemi Covid-19’ yang diselenggarakan Srikandi Hutan Lestari (SHL), Kamis (16/7/2020).

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian LHK Belinda A Margono mengatakan, perempuan punya aspek sangat strategis. Namun, selama ini pengurusan hutan terutama aktivitas fisik dan lapangan terlanjur dianggap sebagai dunia para pria.

“Ada pembagian kerja berbasis gender yang menempatkan perempuan di posisi lebih rendah,” ujar Belinda.

Belinda membanggakan kementerian yang menaunginya. Saat ini Kementerian LHK dipimpin oleh perempuan, yakni Siti Nurbaya. Selain itu, dari 13 eselon I di Kementerian LHK paling tidak 30 persen ditempati perempuan.

Ketua Umum SHL Jana Sjamsiah mengatakan, pada September 2015 negara-negara di dunia menyepakati sustainable development goals yang meliputi 17 tujuan pembangunan, salah satunya adalah kesetaraan gender. SHL aktif memperjuangkan kesetaraan gender di sektor kehutanan, industri pengolahan hasil hutan, masyarakat sekitar hutan, dan konsumen hasil hutan.

“Kami ingin mendorong bahwa perempuan berperan dalam pelaksanaan hutan lestari, mulai dari pengambilan kebijakan, sertifikasi produk hutan lestari hingga advokasi konsumen,” katanya.

Sekretaris Umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Saniah Widuri menyatakan, sebagai pengembang standar sertifikasi hutan, IFCC sangat memperhatikan peran sentral perempuan. Ini tidak hanya dalam pengambilan kebijakan di dalam perusahaan, tapi juga melihat apa yang dilakukan perusahaan kepada kaum perempuan di sekitar hutan konsesi.

Dia mengungkapkan arti penting sertifikasi IFCC dengan melihat bencana di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang diduga terjadi akibat pembalakan liar. Seandainya pengelola hutan di sana bersedia mengikuti sertifikasi, maka bencana alam bisa dihindari.

“Memang di Luwu utara itu belum ada yang ikut sertifikasi kami. Bayangkan seandainya semua hutan di Indonesia mendapatkan sertifikasi voluntary dari IFCC, dapat dibayangkan pengelolaannya pasti sudah baik atau mengikuti kaidah kehutanan, sosial, ekologi, dan ekonomi,” ujar Saniah.

Librian Angraeni, Deputy Director Sustainability & Stakeholder Engagement APP-Sinarmas, mengatakan semua perusahaan HTI dan pabrik pengolahan dalam usahanya sudah mendapatkan sertifikat lestari dari IFCC/PEFC. Berdasarkan pengalaman APP, perempuan berperan sentral dalam pengembangan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar konsesi hutan.

“Ini merupakan elemen penting dalam upaya konservasi hutan alam, di mana kunci utamanya adalah menyelaraskan antara peningkatan perekonomian dengan menjaga kelestarian hutan. APP bekerja sama dengan berbagai mitra untuk melakukan pemberdayaan perempuan di sekitar hutan dan pabrik APP,” ulas Librian.

Secara terpisah, Ketua Umum IFCC Dradjad Wibowo yang juga ekonom senior mengatakan, banyak pemimpin perempuan yang berperan sentral dan berhasil dalam urusan kelestarian dan kesehatan seperti pandemi Covid-19. Pihaknya memantau perempuan pemimpin perusahaan HTI berhasil mengelola hutan secara lestari sesuai standar dunia. Ekspor pulp dan paper pun meningkat karenanya.

Menurutnya, Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajarannya juga berhasil menerapkan pengelolaan hutan lestari. Karena itu, Dradjad mendorong wanita memimpin kampanye konsumsi terhadap produk hutan lestari. Karena, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55-60% PDB.

“Saat ini sudah banyak kertas dan tisu yang bersertifikat lestari kelas dunia dari IFCC/PEFC. Produk itu seperti tisu wajah, tisu basah hingga tisu toilet,” kata Dradjad.

Berita terkait: