AFPI: Fintech Ilegal Tawaran Pinjaman Lewat SMS

Penawaran pinjaman online (pinjol) melalui pesan singkat atau short message system (SMS) semakin marak di masa pandemi Covid-19.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi, bisa dipastikan tawaran lewat SMS ini adalah dari pelaku fintech ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Karenanya, masyarakat harus lebih berhati-hati.

“Pelaku fintech ilegal mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Padahal, pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone ,” kata Adrian melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

BACA JUGA

OJK: Waspadai Penawaran Investasi Ilegal

Menurut Adrian, permintaan untuk mengakses semua data kontak yang ada di handphone , sangat berbahaya. “Pasalnya, data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. Waspada dan jangan mudah tergiur,” tegasnya.

Adrian menyampaikan, fintech peer to peer (P2P) lending yang sudah terdaftar di OJK dilarang untuk menawarkan produk atau promosi melalui pesan singkat SMS. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 19 disebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi yang bersifat personal ( email, short message system (SMS), dan voicemail ) tanpa persetujuan konsumen.

BACA JUGA

Satgas Waspada Investasi Apresiasi Penegakan Hukum Fintech Ilegal

Adrian menjelaskan, dalam setiap penawaran atau promosi, penyelenggara fintech lending anggota AFPI wajib mencantumkan atau menyebutkan nama dan logo penyelenggara serta pernyataan terdaftar di OJK. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Peraturan OJK Nomor77/2016.

Bahkan, dalam pasal 48 disebutkan Penyelenggara fintech lending wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK, yakni AFPI.

“Selain itu, dalam proses penyaluran pinjaman, fintech lending terdaftar OJK juga didukung oleh asuransi pinjaman serta menggunakan system credit scoring yang sudah teruji, seperti Pefindo, untuk menganalisis dan verifikasi pinjaman,” tandasnya.

BACA JUGA

127 Fintech P2P Lending Sudah Terdaftar di OJK

Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI), jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2591 entitas.

Pada Juni 2020 saja, SWI menemukan 105 fintech P2P lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat SMS di telepon genggam.

Berita terkait: