3 Tahun Kepemimpinan Anies, Fraksi PKS: Fokus Tuntaskan Janji

Perjalanan 3 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dihadapkan pada bencana non alam yang sangat besar yakni pandemi Covid-19 .

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin mengatakan, fraksinya mendorong Anies lebih fokus pada penuntasan janji kerja yang menyentuh rakyat di sisa masa jabatan.

BACA JUGA

3 Tahun Kepemimpinan Anies, Wagub DKI Optimistis 23 Janji Kampanye Bisa Terwujud

Menurut Arifin, pandemi yang menyebabkan penerimaan daerah terpangkas besar dan APBD mengalami penurunan, harus disikapi dengan membuat fokus yang tepat dalam belanja daerah.

“Jadi, pak Gubernur fokus pada penuntasan janji kerja yang langsung menyentuh rakyat banyak seperti mempertahankan alokasi untuk KJP Plus, KJS plus, Universal Health Coverage (UHC), merealisasikan penataan kampung melalui kampung deret, kampung susun, kampung tematik dengan pelibatan pengembang kecil dan menengah,” ujar Arifin dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020).

Arifin mengatakan, PKS juga meminta Anies menggesah program Jakpreneur dan menjadikannya sebagai bagian pemulihan ekonomi saat pandemi. Pasalnya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi pelaku ekonomi yang terdampak pandemi.

“Karena itu pandemi ini menjadi momentum untuk lebih menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE, ” tuturnya.

BACA JUGA

Survei: Kang Emil dan Anies Potensial Cawapres

Selain itu, menurut Arifin, Anies harus mendorong program ekonomi yang langsung menyentuh rakyat banyak seperti kredit usaha perempuan mandiri, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang kali ima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang.

Secara khusus, Arifin mengingatkan janji kampanye Anies terkait perluasan KJP Plus dengan perluasan penerima manfaat seperti untuk pendidikan madrasah, pesantren, Kejar Paket A, B dan C khususnya untuk menampung mereka yang tidak bisa bersekolah karena kebijakan PPDB. Termasuk perluasan KJS plus untuk guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, katib, penceramah dan pemuka agama.

“Situasi ekonomi yang memburuk akibat pandemi membuat banyak kelompok masyarakat, perlu dibantu secara khsusus,” tandasnya.

Berita terkait: