3 Tahun Kepemimpinan Anies Disorot, Ini Jawaban Ariza

Anies Baswedan sudah tiga tahun memimpin DKI Jakarta sejak dilantik pada 16 Oktober 2017.

DPRD DKI pun menyoroti tiga tahun kepemimpinan Anies yang dinilai belum maksimal dalam mewujudkan program-program yang merupakan janji kampanyenya. Beberapa di antaranya program pengendalian banjir, rumah DP Rp 0 hingga komunikasi yang kurang lancar dengan DPRD.

Terkait kritik dan sorotan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan jawaban. Menurut Riza, program Anies dalam membangun Jakarta dilakukan dalam tahapan-tahapan yang sudah diperhitungkan. Program tersebut bukanlah program tiga tahunan, tetapi program dalam satu periode kepemimpinan, yakni 5 tahunan.

“Ya kan Pak Gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, program kepemimpinan kan sudah diatur mana yang konsentrasi mana yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima,” ujar Riza.

BACA JUGA

3 Tahun Kepemimpinan Anies, Wagub DKI Otimistis 23 Janji Kampanye Bisa Terwujud

Ariza, panggilannya, menegaskan, program pengendalian banjir di Jakarta sudah dikerjakan Anies sejak tahun pertama kepemimpinannya dan terus berproses hingga selesai masa jabatannya. Program tersebut antara lain pengerukan sungai, waduk, situ dan danau, pengadaan pompa, polder, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan vertikal drainase, dan penggerebekan lumpur.

“Terkait banjir ya kan dimulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, ada tahapannya,” tandas dia.

Menurut Ariza, langkah pengendalian tersebut sudah menunjukkan hasil yang positif. Salah satu buktinya, kata dia, lokasi yang tergenang banjir semakin berkurang.

“Kalian kalau lihat datanya dari tahun ke tahun, ada peningkatan yang signifikan terkait pengurangan banjir. Memang debit makin tinggi, tetapi progresnya sangat kelihatan, Anda lihat jumlah genanagannya berkurang, Anda bisa lihat jumlah yang mengungsi berkurang semua berkurang terus seiring berjalannya waktu. Insyaallah tahun-tahun ke depan banjir akan bisa kita kendalikan lebih baik,” jelas dia.

Begitu juga, kata Ariza, program rumah DP Rp 0 yang sedang berproses. Apalagi, kata dia, Pemprov DKI tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan BUMD dan pihak swasta.

“Kerja sama semua bahkan juga pemerintah pusat. Jadi itu kerja sama kita semua, pemerintah pusat, provinsi, BUMD dan pihak swasta,” tutur dia.

Ariza kemudian membantah buruknya komunikasi eksekutif dengan DPRD DKI. Menurut dia, selama ini Pemprov DKI selalu membangun komunikasi yang baik dengan DPRD dalam rapat-rapat bersama. Pemprov juga selalu menyikapi dengan bijak setiap saran dan rekomendasi DPRD.

“Pak Anies juga termasuk gubernur yang sangat rajin hadir dalam setiap agenda yang diagendakan oleh DPRD. Bahkan saya sejak jadi wakil terus berkoordinasi membantu Pak Anies sebagai Gubernur bersama DPRD,”ungkap dia.

Ariza mengakui, upaya mewujudkan program-program yang dijanjikan Anies sedikit terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, sekarang fokus Pemprov DKI lebih diarahkan pada upaya penanganan dan pengendalian Covid-19 termasuk anggaran.

Pemprov DKI telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk diprioritaskan pengendalian Covid-19 khususnya kesehatan, pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

“Harus diperhatikan, kan ada masalah Covid-19 sehingga anggarannya berkurang. Semua anggaran kita konsentrasikan kepada penanganan Covid-19. Tidak bermaksud tidak membangun, tetap membangun tapi membangun kan ada tahapannya,” pungkas Ariza.

Rekomendasi
Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan PSI memberikan tiga rekomendasi perbaikan kinerja kepada Anies dan jajarannya dalam membangun DKI Jakarta dua tahun ke depan.

Pertama, kata William, transparansi anggaran, baik kepada DPRD maupun warga Jakarta. “Perlu diingat bahwa APBD adalah uang rakyat yang diamanahkan ke pemerintah. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan agar Gubernur Anies tidak alergi jika warga Jakarta ingin mengetahui perincian APBD sejak awal perencanaan hingga realisasi anggarannya,” ujar William dalam konferensi virtual, Jumat (16/10/2020).

Kedua, Anies harus lebih cermat mengelola anggaran. Ketiga, lanjut William, Anies perlu memberikan prioritas anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang berdampak nyata bagi warga Jakarta.

Berita terkait: