298.103 Warga Depok Akan Divaksin Covid-19

Ketua Divisi Manajemen Pelayanan Kesehatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Marion Siagian mengatakan 298.103 warga Depok akan mendapatkan vaksin Covid-19 tahap pertama.

Marion merinci, 298.103 warga tersebut terdiri dari tenaga fasilitas layanan kesehatan sebanyak 11.453 orang, aparat Polres Metro Depok dan Mako Brimob sebanyak 8.838 orang, TNI (Kodim, Kostrad, Brigif) sebanyak 1.356 orang, penegak hukum yakni kejaksaan, pengadilan, dan rutan) 286 orang, anggota DPRD Kota Depok 50 orang, pegawai kecamatan dan kelurahan 1.789 orang, pegawai Pemkot Depok (pelayanan masyarakat, satgas, surveilans) 9.951 orang, Pengurus RT/ RW, tokoh masyarakat, tokoh agama 102.564 orang, masyarakat Pralansia tanpa comorbid di RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) 161.816 orang.

BACA JUGA

Pemkot Depok Siapkan Klaster Pemberian Vaksin Covid-19

Marion menuturkan, vaksin harus dalam kondisi baik hingga sampai ke tubuh manusia. Untuk itu, diperlukan kulkas yang memadai untuk menyimpan vaksin.

“Vaksin harus berada di dalam kulkas bersuhu dua derajat celcius. Kami sudah assesmen kulkas-kulkas di puskesmas di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek). Totalnya ada 354 kulkas, yang rusak ada 51. Ini harus jadi perhatian karena vaksin harus dalam kondisi terjaga dengan baik sebelum disuntikkan,” papar Marion di Aula Kecamatan Tapos dalam pemaparan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020).

Diungkap Marion, kulkas di tiap puskesmas di Bodebek ini bebannya akan bertambah karena juga harus menyimpan vaksin lainnya seperti vaksin reguler seperti vaksin untuk bayi dan untuk ibu hamil.

“Belum ada penganggaran khusus di kabupaten/ kota. Kami juga menunggu petunjuk teknis (juknis) final dari Kementerian Kesehatan. Kami lakukan persiapan di puskesmas sehingga nanti juknis turun, sarana kesehatannya sudah siap,” tutur Marion.

BACA JUGA

Pemprov Jabar Gelar Simulasi Imunisasi Covid-19 di Puskesmas Tapos

Lebih lanjut dikatakan Marion, bagi wilayah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas satu juta maka akan mendapat bantuan ruang penyimpanan vaksin dari Kementerian Kesehatan.

Satgas Provinsi Jawa Barat juga memberi perhatian khusus kepada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang kemungkinan muncul setelah diberikan imunisasi.

“Kalau di tingkat provinsi ada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang siap menangani. Sedangkan nanti di tingkat kabupaten/kota akan dibentuk Pokja KIPI,” papar Marion.

Berita terkait: