2021, Syarat Utama Jadi Guru Besar Lebih Fleksibel

Salah satu syarat khusus dosen untuk mendapat gelar profesor atau guru besar adalah harus menerbitkan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Namun, mulai 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengubah syarat tersebut menjadi lebih fleksibel. Selain menerbitkan jurnal, karya fenomenal lain di bidang teknologi, karya seni, atau apa pun bisa disetarakan.

“Kami sedang merevisi petunjuk operasional untuk profesor itu yang akan berlaku pada 2021. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah pemenuhan syarat khusus. Kalau pada 2019 syarat khusus itu harus menerbitkan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Kemudian, pada 2021 ini ada pilihan syarat khusus bisa publikasi internasional bereputasi atau menyodorkan karya lain yang fenomenal atau setara,” kata Direktur Sumber Daya, Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Mohammad Sofwan Effendi, pada acara pengukuhan Amad Sudiro sebagai Guru Besar Bidang Hukum Universitas Tarumanagara di Gedung Untar Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Sofwan menyebutkan, persyaratan menjadi seorang profesor atau guru besar saat ini diatur pada Petunjuk Operasional (PO) Dirjen Pendidikan Tinggi 2019 dan akan berakhir pada 2020. Kemdikbud akan menerbitkan PO 2020 yang berlaku pada 2021.

Saat ini, Kemdikbud sedang mengajukan usulan revisi Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sekaligus merevisi Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang saat ini sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Karena kalau kita mengubah Permendikbudnya saja sementara Permen PAN dan RB tidak diubah, itu tidak mungkin karena rujukannya ke sana,” paparnya,

Sofwan menjelaskan, perubahan ini diusulkan karena dari penilaian Kemdikbud, dengan syarat khusus membuat karya tulis bereputasi ini, sebanyak 80% calon guru besar mengulang. Pasalnya, setiap dosen memiliki keahlian yang berbeda dan memiliki karya lain yang bisa dibanggakan. Misalnya, seorang ahli teknologi, dia cenderung tidak mempublikasikan karyanya, tetapi memproduksi hasil teknologi yang digunakan masyarakat.

“Misalnya seorang dosen yang kebetulan ahli seni, menciptakan karya seni dan mendedikasikan untuk dunia dan masyarakat. Itu sama hebatnya dengan dipublikasi. Melihat potensi itulah kami ingin merevisi syarat khusus bukan satu-satunya itu bisa karya tulis. Karya seni, karya teknologi, dan karya lain yang fenomenal juga bisa,” paparnya.

Dengan perubahan syarat khusus tersebut, ia berharap target Direktorat Dikti agar ada peningkatan jumlah guru besar sebanyak 10% bisa tercapai pada 2024 nanti. “Jadi paling tidak ada 30.000 profesor nanti harapannya,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Untar, Prof. Agustinus Purna Irawan mengatakan, dengan adanya fleksibilitas ini maka perlu ada tim atau lembaga yang mengatur penyetaraan karya monumental dengan standar baru untuk menjaga kualitas.

“Sekarang ini teman-teman kita yang menjadi profesor itu betul-betul digenjot dengan karya. Untuk besok (2021,red) seperti apa, supaya jangan sampai terjadi ada anggapan profesor yang mendatang penyetaraan,” kata Agustinus.

Oleh karena itu, ia menuturkan, tata cara untuk melakukan rekognisi ini harus dipahami publik sebagai suatu kualitas di bidang yang lain dengan mendapat gelar sebagai guru besar atau profesor.

Kendati demikian, Agustinus menyebutkan, kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka untuk meraih gelar profesor yang lebih fleksibel pada 2021 menjadi momentum bagi para dosen bergelar doktor di bidang seni hingga psikolog untuk dapat meraih gelar guru besar.

Pasalnya, dengan skema yang diberlakukan saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan karena kriteria menjadi guru besar harus mempublikasi karya di jurnal publikasi internasional bereputasi.

“Ada solusi ada alternatif bagi seorang calon guru besar untuk memilih jalurnya. Ada jalur akademik seperti sekarang dengan kualifikasi publikasi internasional bereputasi, tetapi ada juga jalur yang sifatnya untuk karya monumental,” kata Agustinus.

Ketika ditanya, apakah sistem ini lazim digunakan di negara lain, Agustinus menuturkan,sebetulnya skemanya bervariasi setiap negara. Ia mencontohkan, di Malaysia dalam penetapan guru besar dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara Indonesia diatur oleh pemerintah yakni Kemdikbud.

“Kalau kita punya standar oleh pemerintah dan itu dianggap baik. Sedangkan di Malaysia itu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sehingga kualitas profesor berbeda-beda untuk satu bidang dan belum tentu profesor itu diakui di perguruan tinggi lain. Kalau Indonesia diakui semuanya karena sistemnya sudah diatur oleh pemerintah dengan kualitas sama,” ucapnya.

Berita terkait: