2020, Realisasi Anggaran Kemsos Rp 130 Triliun

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan realisasi anggaran Kementerian Sosial (Kemsos) tahun 2020 sebesar Rp 130 triliun atau 97,11% dari pagu anggaran Rp 134,1 triliun.

Hal itu disampaikan Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Risma mengatakan tahun lalu, selain menyalurkan bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako transformasi dari Badan Pangan Non Tunai (BPNT), Kemsos juga menyalurkan bansos khusus pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 membuat banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan perlu dibantu melalui bansos sembako warga Jabodetabek mencapai 1,9 juta keluarga dan bansos tunai non Jabodetabek kepada 9 juta keluarga.

Tahun 2021 bansos khusus ini kembali dilanjutkan. Bansos sembako diganti menjadi bansos tunai kepada 10 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp 300.000 per bulan selama Januari hingga April 2021 dengan anggaran Rp 10 triliun.

“Untuk realisasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjalankan PKH realisasi anggaran mencapai 99,88%. Direktorat Penanganan Fakir Miskin realisasinya mencapai 95,38 %,” kata Risma.

Ia menjelaskan, untuk bansos program perlindungan sosial pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 total anggarannya mencapai Rp 85,829 triliun.

Rincian program meliputi PKH menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp 28,7 triliun. Bansos ini disalurkan sesuai dengan komponen keluarga penerima manfaat keluarga miskin yang memiliki antara lain ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Penyaluran dilakukan setahun empat kali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Selanjutnya, program sembako dengan target penerima 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp 45,12 triliun. Indeks bansos per bulan Rp 200.000 yang diberikan setiap bulannya dalam satu tahun. Program PKH dan Program Sembako ini penyalurannya melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).

Risma mengakui dalam penyaluran bansos masih ditemui data yang tidak lengkap sehingga menyulitkan Himbara menyalurkan uang. Kendala lainnya adalah letak geografis daerah yang berada di kawasan terluar, terpencil dan tertinggal.

BACA JUGA

Jamin Bansos Tepat Sasaran, Kemsos Bakal Validasi DTKS Setiap Bulan

Untuk mengatasi kendala ini khususnya akurasi data, validasi atau pembaruan data dilakukan setiap bulan. Data tersebut lanjut Risma akan dikembalikan ke daerah pada minggu kedua setiap bulannya, dalam hitungan hari harus diverifikasi dan dikembalikan ke pusat.

Selanjutnya Kemsos akan rapat bersama Himbara dan PT Pos sebagai mitra penyalur. Data yang rampung pada minggu ketiga setiap bulannya menjadi data terkini untuk penyaluran bansos di minggu pertama bulan berikutnya.

Berita terkait: